Inflasi Sulsel 0,09 Persen Dipengaruhi Kelompok Kesehatan

Bisnis.com, MAKASSAR - Sulawesi Selatan mengalami inflasi sebesar 0,09 persen pada Juli 2021. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, inflasi tersebut dipicu oleh kenaikan indeks kelompok pengeluaran, dengan kontributor terbesar yakni kelompok kesehatan.

Kepala BPS Sulsel Suntono mengungkapkan inflasi pada kelompok kesehatan yakni sebesar 0,70 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 108,20 pada Juni 2021 menjadi 108,96 pada Juli 2021.

"Dari empat subkelompok dalam kelompok ini, tercatat satu subkelompok mengalami inflasi yaitu, obat-obatan dan produk kesehatan sebesar 1,26 persen. Komoditas yang memberikan andil inflasi pada kelompok ini yaitu obat gosok, vitamin, dan obat flu," jelas Suntono, Selasa (3/8/2021).

Secara umum, pada Juli 2021, Indeks Harga Konsumen (IHK) dari lima kota gabungan dari 106,87 pada Juni 2021 menjadi 106,97 pada Juli 2021. Dari lima kota IHK Sulsel, empat daerah mengalami inflasi di antaranya, Kota Makassar, Parepare, Palopo, dan Kabupaten Bulukumba. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Palopo sebesar 0,58 persen.

"Hanya Watampone atau Kabupaten Bone yang mengalami sebesar 0,12 persen," kata Suntono.

Secara tahunan, tingkat inflasi pada Juli 2021 mengalami peningkatan dibandingkan Juni 2021 yang tercatat deflasi sebesar 0,25 persen. Kendati demikian, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel menilai, angka tersebut cenderung terkendali.

Kepala BI Sulsel Budi Hanoto menyatakan inflasi Sulsel secara keseluruhan baik tahunan maupun tahun kalender sebesar 2,00 persen (yoy) dan 1,51 persen (ytd). Angka tersebut masih berada dalam sasaran target inflasi nasional yaitu 3,0±1 persen pada 2021.

"Inflasi tahun ini diprakirakan tetap terkendali dan berada dalam target sasaran. Untuk mengantisipasi terjadinya potensi kenaikan tekanan inflasi, BI bersama dengan instansi yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melakukan serangkaian strategi pengendalian inflasi," terang Budi.

Adapun strategi yang dilakukan yaitu berkoordinasi untuk antisipasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di sejumlah daerah di Indonesia termasuk di Sulsel. Selanjutnya, penyaluran beras PPKM untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Seluruh instansi terkait juga menggelar pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar untuk menjaga kestabilan harga. Terakhir melakukan optimalisasi sidak pasar dan pemantauan harga saat menjelang Iduladha secara langsung di lapangan maupun melalui Pusat Informasi Hasil Pangan Strategis (PIHPS).

"Kami harap kondisi inflasi Sulsel masih tetap stabil hingga akhir tahun ini," kata Budi. (K36)