Kebut Vaksinasi, Sulsel Sasar 7 Juta Penduduk

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyasar 7 juta penduduk untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Dari target tersebut, menurut data Dinas Kesehatan Sulsel, saat ini baru 1,3 juta penduduk atau sekitar 19,68 persen yang sudah melakukan vaksinasi.

Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan pihaknya akan terus mendorong pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Sulsel. Sebab menurutnya, hal itu menjadi upaya dalam mencegah penyebaran Covid-19 serta membangun herd immunity (kekebalan kelompok).

"Mengejar yang pasti sebagai rekomendasi kesehatan termasuk dalam program Presiden Joko Widodo untuk menyukseskan gerakan vaksinasi nasional. Kami mendorong segenap kabupaten/kota bersama TNI-Polri dalam memasifkan gerakan vaksinasi bersama untuk mencapai kondisi herd immunity," ungkap Sudirman, Jumat (16/7/2021).

Masih merujuk pada data Dinas Kesehatan Sulsel, vaksinasi tahap I dengan sasaran tenaga kesehatan telah mencapai 76.171 atau 129,41 persen dari target 58.858, tahap II dengan sasaran pelayanan publik telah mencapai 817.936 atau 117,78 persen dari target 694.477 serta lansia telah mencapai 101.878 atau 13,52 persen dari target 753.303.

Sementara pada tahap III dengan sasaran masyarakat umum dan rentan telah mencapai 387.716 atau 8,48 persen dari target 4.571.997 serta sasaran remaja dan anak sekolah telah mencapai 5.352 atau 0,55 persen dari total target 978.890.

"Kita terus mengebut pelaksanaan vaksinasi ini. Termasuk bagi para remaja-pelajar diusia 12-18 tahun," kata Sudirman.

Selain menggenjot pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Sudirman menyebut, pihaknya juga tengah mempersiapkan langkah-langkah dan upaya pengendalian penyebaran virus Corona lainnya. Misalnya dengan gencar melakukan pemantauan ketat oleh Puskesmas dan posko PPKM Desa/Kelurahan Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri.

Di samping itu juga aktif melakukan pemeriksaan kembali kedatangan penumpang di bandara dan pelabuhan dengan cara random menggunakan PCR. Lalu, melakukan pemeriksaan dokumen PCR di perbatasan provinsi (darat).

"Kami juga terus aktif menghimbau masyarakat untuk membatasi perjalanan menuju wilayah (provinsi/kabupaten/kota) yang tergolong zona merah. Juga memantau di kabupaten/kota terhadap pemberlakuan PPKM Mikro," jelas Sudirman. (k36)