Memacu Transformasi Keuangan Digital di Lingkup Pemda Sulsel

Dari 24 kabupaten/kota di Sulsel kata Budi, saat ini baru lima daerah yang telah membentuk TP2DD yakni Kota Makassar, Parepare, Kabupaten Maros, Gowa, dan Barru. Pembentukan tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk menerapkan transaksi keuangan digital.

Misalnya saja kata Budi, dengan menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS kepada seluruh pimpinan dan pejabat di lingkup pejabat dan pemerintah daerah. Hal itu dilakukan sebagai upaya menyamakan visi.

"Termasuk meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya transformasi digital yang menjadi potensi sebagai new source of economic growth," jelas Budi.

Adanya pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu alasannya digencarkannya transaksi keuangan digital. Menurut Budi, pandemi Covid-19 menyebabkan adanya sekat terhadap interaksi antar manusia dan mengurangi intensitas pertemuan fisik.

Dalam kondisi ini digitalisasi pembayaran bersifat nirkontak menjadi salah satu unsur penting dalam meminimalisir kontak fisik salam berinteraksi. Olehnya itu, BI Sulsel bersama pemerintah mendorong implementasi penggunaan QRIS dalam transaksi pembayaran.

"Jadi, beberapa transaksi pembayaran dengan QRIS sudah dilakukan seperti, pajak dan retribusi daerah untuk memberikan kemudahan pelayanan transaksi kepada masyarakat," jelas Budi.

Sementara itu Asisten Administrasi Pemprov Sulsel Tautoto Taba Ranggina mengatakan bahwa hingga akhir 2021 ini ditargetkan seluruh daerah di Sulsel akan memiliki TP2DD. Pembentukan TP2DD kata dia akan dilakukan secara bertahap.

TP2DD sendiri bertugas melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja pemda baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai. Selain itu TP2DD juga melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait ETP dan mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan pelaksanaan ETP.

"TP2DD juga bertugas menyusun rekomendasi kebijakan, strategi, dan rencana aksi terkait ETP sesuai arah kebijakan ETP yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) ETP," kata Tautoto.

Ia juga menyebutkan, pembentukan TP2DD untuk mewujudkan transparansi, tata kelola keuangan yang lebih baik. Termasuk dalam meningkatkan potensi penerimaan pemda melalui pemanfaatan teknologi, hingga akhirnya menghasilkan layanan publik yang lebih baik.

"Saat ini memang masih ada blank spot di daerah tertentu yang kesulitan untuk akses jaringan internet. Namun, kami yakin secara bertahap semua itu akan teratasi," ungkap Tautoto.

Ia menyatakan, ke depan semua daerah sudah dapat menggunakan sistem ekonomi dan keuangan digital. Hal itu sejalan dengan tekad untuk menciptakan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang kondusif sebagai salah satu upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah dan nasional. (k36)