Pemda Diminta Serius Tangani Pembebasan Lahan KA Trans Sulawesi

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah pusat melalui Deputi 1 Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi Kantor Staf Presiden RI Febry Calvin Tetelepta kembali memberikan ultimatum kepada pemerintah daerah di Sulawesi Selatan agar serius dalam menangani pembebasan lahan Kereta Api (KA) Trans Sulawesi.

Pada Rapat Koordinasi Pembagunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di ruang rapat pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Febry juga menegaskan bahwa persoalan pembebasan lahan tersebut sudah harus diselesaikan pada Maret mendatang.

"Kita harus mendorong untuk proses percepatan pembangunan ini bisa berjalan dengan baik," kata Febry, Rabu (10/2/2021).

Untuk melihat progres tersebut, pihaknya akan akan kembali memastikan bagaimana koordinasi antara pemerintah daerah dan seluruh kantor pertanahan di kabupaten/kota, serta provinsi yang mana lahannya dilalui jalur KA Trans Sulawesi. Misalnya, Kabupaten Maros dan Pangkep.

Febry menyebut, rencananya pendataan secara mendetail akan kembali dilakukan pada 22 Februari. Hal itu dilakukan guna melihat keseriusan pemda dalam menyelesaikan persoalan lahan tersebut. Apalagi, anggaran untuk pembebasan lahan sudah disiapkan.

"Jadi, tinggal bagaimana daerah memanfaatkan anggaran itu. Nanti kita ceklis semua dengan sangat mendetail, sehingga kerja sama yang sangat serius antar seluruh pihak harus didorong dengan baik," terang Febry.

Febry menjelaskan, penuntasan lahan tersebut memang harus dikebut, sebab seluruh proses pembangunan KA Trans Sulawesi ini bisa selesai pada 2023 mendatang. Ia bahkan menyebut, proyek yang mulai dilaksanakan sejak 2014 itu harus selesai sebelum akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo pada 2024.

Kehadiran Febry pada rapat koordinasi tersebut diakui merupakan arahan dari Presiden Jokowi. Tujuannya, untuk diberi tanggung jawab dan melihat langsung dan progres pembebasan lahan tersebut.

Sebagai informasi, proyek pembangunan rel KA Trans Sulawesi, Makassar-Parepare sendiri mulai dilakukan sejak Agustus 2014 dengan panjang lintasan 142 kilometer, dengan jumlah stasiun 16.

Nilai investasi yang disiapkan dalam pembangunan proyek tersebut sebesar Rp8,25 triliun untuk empat segmen. Di antaranya segmen B Pallanro-Takkalasi, Segmen C Takkalasi-Taneter Rilau, Segmen D Tanete Rilaua-Mandai, Maros dan Pangkep, serta lintas cabang.

Adapun skema pendanaan pembangunan rel KA Trans Sulawesi berasal dari APBN sebesar Rp6 triliun, APBD Rp8,8 miliar. Lalu, pengadaan tanah dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (PKBU) sebesar Rp2,1 triliun, terdiri atas capex Rp1 triliun dan operasional dan pemeliharaan Rp1,1 triliun.

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur Jumardi mengungkapkan bahwa untuk pembangunan jalur kereta api tersebut dibangun di atas 7.113 bidang lahan, dengan target operasi 2021 untuk wilayah Pallanroe-Taneter Rilau dan Garongkong-Tonasa.

"Terkait pembebasan lahan, sejauh ini kami sudah melakukan pendekatan pada masyarakat. Tapi memang kurang back up dari pemerintah daerah," ungkap Jumardi.

Kendati demikian, ia mengaku optimistis permasalahan ini bisa segera diselesaikan. Adapun status terakhir pembanguan rel yang dibangun untuk pengadaan lahan dan konstruksi segmen B sepanjang 26,1 kilometer dan segmen C 16,1 kilometer semua sudah 100 persen.

Untuk akses Tonada 9,7 kilometer ditargetkan rampung tahun 2021 ini, termasuk segmen A Soreang-Pallanroe sepanjang 23 kilometer baru rampung 2023. Dan akses garongkong sepanjang 4,7 kilometer lahan 100 persen konstruksi 70 persen. (k36)