Sulsel Minta Tambahan Kuota Pupuk Subsidi

Bisnis.com, MAKASSAR - Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura Sulsel mengajukan penambahan alokasi pupuk bersubsidi tahun ini. Pasalnya, ada pengurangan 30 persen kuota pupuk subsidi pada 2019 lalu.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel And Ardi Tatjo menjelaskan hingga pertengahan 2020, realisasi pupuk subsidi, seperti urea, SP36, dan ZA di Sulsel sudah melampaui setengah dari alokasi pupuk yang diperoleh dari Kementerian Pertaninan RI.

"Puncak musim tanam mulai sejak Juni dan akan berlangsung hingga Desember 2020. Karena itu, kita ajukan penambahan kuota pupuk, khususnya untuk pupuk bersubsidi," ungkap Ardin, Senin (24/8/2020).

Ardin merincikan, untuk 24 kabupaten/kota di Sulsel pihaknya meminta penambahan pupuk urea sebanyak 50.000 ton, yang mana alokasi awal sebanyak 233.691 ton dengan realisasi sebanyak 208.416 ton atau sekitar 89,18 persen. Jadi, secara total kebutuhan pupuk urea untuk Sulsel pada tahun ini sebanyak 283.691 ton

Begitu pula dengan penambahan pupuk jenis ZA, SP-36, dan NPK. Dengan permintaan masing-masing 10.000 ton, 30.000 ton, dan 10.000 ton. Bahkan untuk pupuk SP36, alokasi yang Sulsel terima hanya 31.196 ton, dan sudah terealisasi sebanyak 26.818 ton atau sekitar 85,97 persen.

"Dari 24 kabupaten/kota di Sulsel itu, baru Kabupaten Barru yang realisasi penggunaan pupuknya sudah melampaui alokasi yang diberikan. Untuk pupuk urea, alokasi hanya 3.800 ton, tapi realisasinya sudah 100,3 persen atau skotar 381,1 ton," jelas Ardin.

Hal yang sama juga terjadi di kabupaten/kota lainnya, seperti Kabupaten Bulukumba dan Pangkep yang mengaku kekurangan pupuk Urea. Juga Kabupaten Enrekang, Soppeng dan Parepare yang kekurangan pupuk SP36, serta Kabupaten Bantaeng yang kekurangan pupuk ZA.

Ardin menyebutkan, tahun ini pandemi Covid-19 juga memberi dampak terhadap sektor tanaman pangan dan holtikultura. Gempuran hebat pandemi virus Corona berpengaruh terhadap daya beli masyarakat termasuk petani di Sulsel yang kesulitan membeli pupuk.

"Yang mau dibeli juga tidak ada. Sehingga kita meminta tambah kuota untuk pupuk bersubsidi, karena tentu harganya juga lebih murah dibanding pupuk nonsubsidi," ungkap Ardin.

Kendati demikian, Ardin menampik bahwa kondisi saat ini bukan karena terjadinya kelangkaan pupuk. Tetapi, adanya pengurangan stok. Meski ketersediaan pupuk non subsidi juga masih ada, namun menurut Ardin disparitas harga terjadi cukup jauh.

Misalnya saja untuk pupuk urea subsidi dengan Rp1.800 per kilogram sementara non subsidi dijual dengan Rp4.800 per kilogram. Hal inilah menurut Ardin yang membuat para petani berpikir dua kalo untuk membeli pupuk nonsubsidi. (k36)