Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Ini Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di Makassar

Wali Kota Makassar Yusran Yusuf menyatakan pihaknya akan lebih ketat dalam menerapkan protokol kesehatan di wilayah pimpinannya.
Andini Ristyaningrum
Andini Ristyaningrum - Bisnis.com 21 Juni 2020  |  19:22 WIB
Setelah masa PSBB berakhir, sejumlah provinsi atau kota/kabupaten memasuki era new normal. - Twitter @JatimPemprov
Setelah masa PSBB berakhir, sejumlah provinsi atau kota/kabupaten memasuki era new normal. - Twitter @JatimPemprov

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar tidak lagi memilih pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sebagai upaya menekan laju penularan Covid-19. Wali Kota Makassar Yusran Yusuf menyatakan pihaknya akan lebih ketat dalam menerapkan protokol kesehatan di wilayah pimpinannya.

Melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 31/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Kota Makassar, terdapat tiga jenis sanksi yang disiapkan bagi masyarakat Yang tidak mengindahkan aturan tersebut. Ketiganya, yakni sanksi berat, sedang, dan ringan.

"Protokol Kesehatan mulai berlaku sejak Sabtu (20/6/2020). Untuk sanksinya, tergantung kondisi pelanggaran yang dilakukan," ungkap Yusran, Minggu (21/6/2020).

Sejauh ini kata Yusran, tak hanya masyarakat yang masih membandel dalam penerapan protokol tersebut. Sejumlah tempat usaha juga masih ditemukan adanya pelanggaran dalam menerapkan protokol kesehatan. Misalnya saja tidaj menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, juga masih adanya karyawan yang tidak menggunakan masker.

Padahal, sosialisasi sudah dilakukan dua hari sebelum Perwali Protokol Kesehatan diterapkan. Yang mana dalam penerapan protokol ini Pemkot Makassar melibatkan petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan dan SKPD lingkup Pemkot Makassar. Tim gabungan itu melakukan patroli rutin.

"Yang paling utama itu di pusat perbelanjaan, pasar, rumah makan, warkop, intinya tempat-tempat yang ramai pengunjung," jelas Yusran.

Sebelumnya, beredar kabar terkait pembekuan KTP hingga administrasi kependudukan lainnya bagi pelanggar protokol kesehatan. Namun, Kepala Satpol PP Makassar Iman Hud menampik kabar tersebut. Ia menyatakan, Pemkot Makassar tidak akan melakukan pembekuan KTP tetapi hanya melakukan penyitaan sementara.

"Tidak ada sanksi pencabutan ataupun pembekuan. Tapi penyutaan KTP, dan yang melanggar akan diminta menghadap. Itupun jika sudah ketiga kalinya tertangkap melakukan pelanggaran," terang Iman

Sementara itu, bagi pengusaha atau tempat usaha yang kedapatan melanggar protokol kesehatan akan diberi sanksi ringan hingga sanksi pencabutan izin usaha. Tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Olehnya itu, bersama tim gabungan kata Iman, akan lebih giat melakukan pengecekan ke tempat-tempat yang sudah ditentukan.

Sebagai informasi, akumulasi jumlah kasus Covid-19 di Makassar saat ini mencapai 2.129 kasus dengan jumlah ODP sebanyak 1.855 kasus, jumlah PDP sebanyak 1.010 kasus. Adapun pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 652 orang dan 116 dinyatakan telah meninggal dunia. (k36)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

makassar
Editor : Amri Nur Rahmat
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top