KPU Makassar Ajukan Penambahan Anggaran Rp35 Miliar untuk Pilwalkot

Bisnis.com, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar menyatakan siap untuk kembali melakukan tahapan pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaan tahapan tersebut, KPU Makassar menjamin seluruh proses tahapan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Olehnya itu, dipastikan terjadi revisi anggaran dalam pelaksanaan tahapan pilkada serentak. Untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota (Pilwalkot) Makassar 2020, KPU Makassar mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp35 miliar.

"Tambahan anggaran ini sebagai upaya mencegah penularan virus Corona dengan menerapkan protokol kesehatan selama tahapan. Untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) dan kebutuhan pemilihan di masa pandemi ini," ungkap Ketua KPU Makassar Farid Wajdi, Senin (15/6/2020).

Selain itu kata Farid, ada pula penambahan honor penyelenggara. Diketahui, KPU Makassar memastikan adanya penambahan tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 291 yang tersebar di 15 kecamatan di Kota Makassar, sehingga total TPS dari 2.099 menjadi 2.390 TPS.

Farid merincikan, tambahan anggaran Rp35 miliar itu, terdiri atas Rp11 miliar penambahan honor penyelenggara dan penambahan TPS, dan Rp23 miliar untuk kebutuhan APD. Jika itu dikabulkan lanjut dia maka total anggaran Pilwalkot Makassar sebesar Rp113 miliar dari sebelumnya hanya Rp78 miliar.

"Itu sudah kami usulkan ke Pemkot Makassar kemarin, saat ada pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Kami berharap ada kabar baik," kata Farid.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Yusran Jusuf mengaku siap mendukung penganggaran yang dilakukan KPU Makassar untuk Pilwalkot Makassar 9 Desember mendatang di tengah pandemi virus Corona ini. Yang mana seharusnya pelaksanaan pilkada serentak dilakukan pada 15 Juni.

"Tahapan Pilkada kan sudah mulai lagi. Terkait anggaran tidak ada masalah. Mereka (KPU) diminta kembali merestrukturisasi anggarannya, karena beberapa rencana penggunaan anggaran sudah tidak ada," jelas Yusran.

Respon tersebut kata Yusran, menindaklanjuti Rapat Koordinasi (Rakor) Kemendagri dengan Kemenpolhukam terkait pelaksanaan Pilkada serentak di kabupaten/kota, sehingga menjadi pembahasan di tingkat Musyawarah Pimpinan Daerah atau Muspida di Makassar. (k36)