Bisnis.com, MANADO - Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam penguatan ekonomi pasca-pandemi Covid-19.
Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey menilai terdapat enam permasalahan utama sebagai dampak Covid-19.
Keenam masalah itu yakni harga bahan pokok meningkat, sementara jumlah barang cukup tersedia; daya beli masyarakat menurun akibat banyaknya yang kehilangan pekerjaan terutama yang bergerak di sektor ekonomi kecil atau mikro; distribusi barang dan jasa terganggu akibat kebijakan PSBB; dikhawatirkan kondisi ini akan memacu berkurangnya gairah masyarakat petani untuk melanjutkan usaha taninya; semakin tingginya angka pengangguran dan meningkatnya jumlah penduduk miskin.
"Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota telah melaksanakan refocusing dan realokasi penggunaan APBD. APBD Provinsi Sulut mengalokasikan anggaran sebesar Rp171,5 miliar. Jika dijumlahkan kekuatan APBD provinsi dan kabupaten/kota se-Sulut, ada kurang lebih Rp521 miliar yang menjadi refocusing dan realokasi APBD tahun 2020 dalam penanganan Covid-19 ini," ujar Olly, dikutip dari laman resmi Humas Pemprov Sulut, Rabu (6/5/2020).
Selain itu, Olly menyebut adanya kerja sama antarpemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 melalui enam sumber bantuan sosial selama Covid-19.
Bantuan tersebut meliputi Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, dana desa (30 persen dana desa), bantuan sosial Kemensos Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan, bantuan provinsi, paket bapok, kerja sama dengan tokoh agama dan bantuan kabupaten/kota di Provinsi Sulut.
Olly memaparkan bahwa pandemi Covid-19 juga memberikan pengaruh terhadap pencapaian target pembangunan makro yang telah ditetapkan, khususnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah sejak 2017 bergerak lebih lambat dari rencana RPJMD tahun 2019, mengalami kontraksi pada angka 5,66 persen.
“Berdasarkan kondisi ini dan kondisi aktual, baik internal dan eksternal, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tahun 2020 sampai 2021 diperkirakan masih akan mengalami kontraksi antara 3-2 persen,” kata Olly.
Meski demikian, Olly optimistis kekuatan ekonomi Sulut yang bertumpu pada sektor pertanian dapat memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan struktur ekonomi daerah. Hal itu didasarkan pada pembentukan struktur perekonomian di tahun 2019,
“Oleh karena itu, apabila semua kabupaten/kota terus mendorong sektor pertanian sehingga dapat tumbuh secara positif maka saya optimistis Sulut tahun 2021 dapat bertumbuh positif di atas rata-rata nasional,” ujarnya.
Lebih jauh Olly menyampaikan kebijakan strategis 2021 penekanannya pada sektor pertanian termasuk di dalamnya bidang perikanan. Sehingga program utama yang harus dilakukan adalah bagaimana mendorong lapangan usaha atau sektor pertanian tidak ditinggalkan.
“Untuk itu pemerintah akan mendukung dengan pemberian KUR (kredit usaha rakyat)/KUT (kredit usaha tani) untuk penyediaan permodalan, serta penyediaan benih dan pupuk yang cukup,” katanya.
Kemudian, dengan memperhatikan sektor unggulan parwisata pemerintah bekerja sama dengan stakeholders pariwisata untuk menggiatkan kembali sektor pariwisata, meningkatkan MICE (meeting, incentive, conference and, exhibition), serta percepatan pembangunan KEK Pariwisata Likupang sebagai kawasan strategis pariwisata nasional dan destinasi pariwisata super prioritas.
Di samping itu, Sulut akan terus mendorong ekspor produk perkebunan dan perikanan, serta pengendalian distribusi barang dan jasa.
“Semua program dan kebijakan ini harus terintegrasi dari tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten/kota, dengan terus meningkatkan kesinambungan pembangunan sektor pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sesuai potensi daerah masing-masing,” kata Olly.
