Permudah Proses Perizinan, Sulsel Resmikan Mal Pelayanan Publik Kedua

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulsel kembali meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Masiga di Kabupaten Barru. MPP tersebut merupakan yang kedua, di mana sebelumnya MPP telah diluncurkan di Kota Palopo.

Kali ini, pusat pelayanan administrasi tersebut diresmikan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo. MPP tersebut merupakan satu dari 24 MPP yang ada di Indonesia.

Tjahjo mengatakan, MPP tersebut berorientasi pada pelayanan publik yang lebih berkualitas dan cepat. Kehadiran pusat layanan itu juga dinilai menjadi solusi terhadap anggapan bahwa pelayanan pemerintah cenderung lama, berbelit-belit, tidak transparan dan maraknya pungli.

"Ini adalah inovasi yang didorong oleh pemerintah pusat dan mampu digarap dengan baik oleh bupati untuk mendobrak layanan administrasi termasuk rutinitas kerja ASN yang ada di Kabupaten Barru," kata Tjahjo, Kamis (20/2/2020).

Ia berharap, daerah lain bisa turut mengimplementasikan inovasi tersebut yang mampu mengintegrasikan  pelayanan pusat dan daerah. Tjahjo menyebut, kehadiran MPP juga mendorong kemudahan berusaha bagi para investor baik daerah, provinsi, nasional, hingga mancanegara.

Tjahjo mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten dengan upayanya untuk menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik yang cepat dan mudah kepada masyarakat di satu tempat. Adapun, di tahap awal, terdapat 22 instansi dengan jumlah layanan 114 jenis.

"Mal pelayanan publik itu merupakan sebuah inovasi yang sudah digarap dengan baik oleh Bapak Bupati untuk mendobrak rutinitas kerja ASN yang ada di Kabupaten Barru," kata Tjahjo.

Sementara itu, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menyebutkan MPP merupakan bentuk komitmen Pemprov Sulsel untuk  memberikan pelayanan yang ramah, mudah, tepat dan cepat. Termasuk dalam menjadikan Sulsel sebagai daerah ramah investasi.

Kendati demikian, kehadiran MPP juga menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah setempat. Di mana Pemkab Barru benar-benar harus menunjukkan loyalitasnya untuk membuktikan kebutuhan masyarakat mampu terlayani dengan baik.

"Yang pasti, sudah menjadi tekad kita persoalan adminstrasi ataupun perizinan. Jika bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit," kata Nurdin.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSL) Sulsel AM Yamin mengungkapkan MPP juga akan meyediakan pelayanan dasar masyarakat, seperti keimigrasian, kemudian yang bersangkutan drnhan BPN.

"Pelayanan PTSP juga akan hadir disana. Intinya pelayanannya akan lebih luas," terang Yamin

Ia menargetkan pada 2020 ini, program yang menghadirkan pelayanan prima bagi masyarakat tersebut sudah bisa berjalan di sejumlah daerah lainnya. Tak hanya di Kota Palopo dan Kabupaten Barru.