BPS Gorontalo Optimistis Target Penurunan Kemiskinan Tercapai

Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo optimistis target penurunan kemiskinan Provinsi Gorontalo dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah 2017--2022 sebesar 15,14 persen dapat tercapai.
M. Nurhadi Pratomo
M. Nurhadi Pratomo - Bisnis.com 13 Februari 2020  |  11:41 WIB
BPS Gorontalo Optimistis Target Penurunan Kemiskinan Tercapai
Ilustrasi - Antara

Bisnis.com,MANADO— Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo optimistis target penurunan kemiskinan Provinsi Gorontalo dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah 2017—2022 sebesar 15,14 persen dapat tercapai.

“Sekarang masih 2020 di mana kemiskinan 15,14 persen. Posisi kemiskinan sekarang sudah 15,31 persen artinya tinggal 0,17 persen lagi target itu bisa tercapai,” ujarn Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo Herum Fajarwati dalam siaran pers, Kamis (13/2/2020).

Herum mengungkapkan optimisme itu harus didorong dengan regulasi yang tepat. Selain itu, diharapkan tidak terjadi kejadian luar biasa yang memicu inflasi serta menggerus daya beli masyarakat.

BPS Provinsi Gorontalo mencatat tren angka kemiskinan Gorontalo terus mengalam penurunan. Posisi tingkat kemiskinan turun dari 15,83 persen pada September 2018 menjadi 15,31 persen pada September 2019.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengatakan akan terus berkomitmen menurunkan angka kemiskinan. Pihaknya mengklaim berbagai program yang berpihak kepada rakyat seperti operasi pasar murah dan bantuan pangan non tunai akan tetap menjadi prioritas.

“Kemarin, ada 4.608 pegawai honorer saya yang terancam dirumahkan. Mereka kalau diberhentikan maka pasti akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Alhamdulillah, setelah kami konsultasikan ke pusat mereka bisa diakomodisasi lagi,” ucap Rusli.

Seperti diketahui, Rusli memutuskan untuk kembali mengakomodisasi 4.608 tenaga honorer yang bekerja pada 2019. Kebijakan itu diputuskan setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

“Silahkan organisasi perangkat daerah [OPD] merekrut kembali mereka,” ujarnya, Rabu (12/2/2020).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
sulut

Editor : Ajijah
KOMENTAR


Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top