Bisnis.com, MAKASSAR -- Bank Sulselbar berkomitmen memperkuat digitalisasi layanan pada 2020. Langkah tersebut merupakan strategi untuk memacu akselerasi peningkatan layanan untuk nasabah.
Termasuk untuk para pemegang saham, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulsel dan Sulselbar, juga pemerintah daerah.
Apalagi setelah adanya program dari pemerintah daerah yakni elektronisasi transaksi. Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Bank Sulselbar Irmayanti Sultan menyatakan program tersebut sudah dituangkan menjadi program bersama yang akan disempurnakan pada 2020.
"Tahun ini banyak sekali program yang mau kita akselerasi. Digitalisasi layanan bukan hanya mendorong pertumbuhan di sisi tabungan atau funding. Tetapi juga mendorong transaksi diari sisi kredit, khusisnya sektor UKM," jelas Irmayanti, Jumat (17/1/2020).
Digitalisasi layanan Bank Sulselbar sebenarnya sudah dirancang sejak dua tahun terakhir seirinh dengan persiapan infrastruktur dan teknologi penunjang, juga perizinan dari otoritas atau regulator terkait.
Penguatan digitalisasi layanan akan semakin gencar dilakukan perseroan sebab dinilai lebih efisien untuk operasional dari sisi bisnis. Sebagai contoh Mobile Banking dan Internet Banking yang telah diluncurkan pada 2018 lalu.
Digitalisasi layanan itu diproyeksi bisa menopang pendapatan komisi atau fee base income dengan estimasi di atas 15% dari total pendapatan Bank Sulselbar. Pada 2020, Bank Sulselbar telah menyiapkan anggarab sebesar Rp40 miliar untuk memperkuat digitalisasi layanan.
Selain pada penguatan digitalisasi layanan, Bank Sulselbar juga akan lebih fokus pada pengembangan bank devisa. Di mana bank mitra Pemprov Sulsel dan Sulbar ini telah bertransformasi menjadi bank penghimpun dana valuta asing. Izin menjadi bank devisa sendiri mulai berlaku sejak Desember 2019.
"Kita sudah melayani transaksi valas. Jadi semua transaksi devisa itu sudah bisa dijalankan. Sekarang sudah ada penambahan dari tabungan valas," jelas Irmayanti.
Saat ini pihaknya tengah memasuki penjajakan untuk mengelola trade finance dan remittance, juga melakukan penandatanganan pernjanjian kerja sama (PKS) dan MoU bersama Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI).
Setelah penandatanagan MoU tersebut, nantinya seluruh transaksi atau kebutuhan keuangan di luar negeri untuk TKI asal Sulsel akan dikelola bank Sulselbar. Rencananya penandatanganan akan dilakukan di akhir Januari 2020, tepat pada perayaan HUT Bank Sulselbar.
"Semua itu bisa terjadi berkat sinergi dan komunikasi antar lembaga. Ini yang akan kita dorong ke depan, termasuk meningkatkan komunikasi dengan pemegang saham," terang Irmayanti.
Percepatan akselerasi lain yang dilakukan BPD juga dikemukakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang digelar di Hotel Claro Makassar. Melalui rapat itu, selain dilakukan penetapan komisaris utama, pemegang saham juga sepat untuk menetapkan direktur pemasaran.
Adapun Komisaris Utama resmi dijabat oleh Abdul Hayat Gani yang merupakan Sekretaris Provinsi Sulsel. Sementara jabatan Direktur Pemasaran masih tetap dipercayakan pada Rosmala Arifin. Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menyatakan, keduanya diharap bisa memperkuat fondasi Bank Sulselbar selama periode 2020-2024.
"Tugas Komut selanjutnya tinggal melanjutkan. Karena itu memang perlu persiapan dengan baik dan matang. Kita harus kuat dari segala lini. Begitupun dengan Direktur Pemasaran," ungkap Nurdin.
Nurdin mengatakan, untuk meningkatkan kinerja, Bank Sulselbar dinilai butuh menambah struktur jajaran direksi. Di mana untuk penamaan seluruhnya diserahkan kepada Bank Sulselbar. Selanjutnya akan dilakukan pengkajian dengan melibatkan konsultan.
"Ke depan untuk meningkatkan koordinasi antara Bank Sulselbar dan pemegang saham, kita akan melakukan rapat monitoring dan Evaluasi (monev). Paling tidak setiap tiga bulan sekali," jelas Nurdin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=184&h=104)
.jpg?w=300&h=221)
