KEK Tanjung Pulisan-Likupang Direstui Pusat, Gubernur Sulut Beri Apresiasi

Bisnis.com, MANADO – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengapresiasi pemerintah pusat yang telah menyetujui pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Pulisan—Likupang yang diharapkan akan membawa peningkatan investasi di Bumi Nyiur Melambai.

“Pertama, tentu kita bersyukur karena pemerintah pusat mengapresiasi usulan dari pemerintah daerah untuk Likupang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata. Kedua, kami bersyukur bahwa pemerintah pusat melihat bahwa program pemerintah Provinsi Sulut mengenai pariwisata betul-betul dijalankan sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat,” jelasnya kepada Bisnis, Jumat (16/8/2019).

Setelah disetujuim, KEK Likupang akan direkomendasikan kepada Presiden untuk disahkan melalui Peraturan Pemerintah (PP). Dia mengharapkan hal itu terlaksana dalam waktu dekat agar dampak dari investasi di kawasan itu dapat segera dirasakan masyarakat.

“Tentunya kami harapkan ini akan memberi dampak manfaat yang lebih besar untuk masyarakat. Karena kami memperkirakan investasi di wilayah itu bisa mencapai sekitar Rp5 triliun,” ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa meski belum disahkan melalui PP realisasi investasi bisa dilakukan dengan mengandalkan diskresi berupa rekomendasi dari Pemprov Sulut. Dia mencontohkan, salah satu proyek investasi di Desa Papuputungan, Likupang sudah berjalan meski KEK belum disahkan.

“Kalan saja duluan. Bisa pakai diskresi, kami kasih rekomendasi itu yang di Likupang, di Desa Papuputungan, itu investasi dia kira-kira sudah Rp1,2 triliun dan itu sudah selesai gambar dan segala macam, nanti PP itu tinggal pengesahan saja,” jelasnya.

Dia juga mengatakan bahwa Pemprov Sulut juga akan menggenjot pembangunan jalan penghubung Bandara Sam Ratulangi—Likupang sebagai penunjang KEK. Dia mengatakan saat ini proses pengerjaannya sudah mencapai 30%.

“Jalan Bandara Sam Ratulangi ke Likupang itu tahun ini jadi sekitar 50%. Sekarang sudah 30%, dia sampai Desember 2019 itu kami harapkan sudah sekitar 50% infrastruktur pendukung KEK sudah selesai, 2020 paling tidak pada kuartal II sudah selesai,” katanya.

Pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Pulisan—Likupang seluas 197,4 hektare disetujui Dewan Nasional KEK pada Kamis (16/8/2019). Tahapan selanjutnya adalah penetapan secara resmi melalui Peraturan Pemerintah (PP).

KEK Likupang memiliki sejumlah rencana pengembangan bisnis seperti pengembangan resort, akomodasi, dan pengembangan desa adat. Selain itu, ada rencana pengembangan Wallace Convention Center dan Marina Park.

Nilai investasi untuk pembangunan kawasan itu mencapai sekitar Rp2,1 triliun. Adapun, target investasi swasta yang masuk diperkirakan mencapai Rp5 triliun dan diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja untuk 65.000 orang.

KEK Likupang diusulkan oleh PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD), anak usaha Sintesa Group yang didirikan pada 1992. Perusahaan ini memiliki 700 hektare lahan di Likupang, 300 hektare di antaranya merupakan kawasan hutan lindung.