Bisnis.com, MANADO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie membuka opsi peleburan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Pak Inspektur saya sarankan evaluasi dinas ini. Apakah kita masih pertahankan atau tidak? Karena menurut saya kurang efisien. Coba kaji lagi. Kalau tidak efisien kita bubarkan, kita gabung dengan Dinas PU,” tuturnya dalam Rapat Evaluasi dengan jajaran Dinas Perkim, dikutip dari siaran pers, Senin (29/7/2019).
Menurutnya, hal itu perlu dilakukan melihat kinerja Dinas Perkim yang kurang memuaskan. Dia menjelaskan, dari 720 unit Rumah Layak Huni (Mahyani) yang diprogramkan, baru sekitar 150 yang sudah selesai dibangun.
Hal itu tidak sebanding dengan belanja operasional 110 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 68 PNS dan 42 Pegawai Tidak Tetap (PTT). Dia mencontohkan, uang perjalanan dinas dalam dan luar daerah lebih kurang Rp2,4 miliar yang tinggal tersisa Rp315 juta.
“Mahyani sudah dikerjasamakan dengan TNI/Polri, berarti tugas kita tinggal monitoring dan evaluasi. Jadi menurut saya sangat sangat tidak efisien. Saya tetap akan menunggu kajian dari Inspektur (untuk peleburan dinas),” imbuhnya.
Rusli mengingatkan bahwa belanja APBD pemprov Gorontalo sudah terbebani dengan operasional aparatur khususnya PTT dan GTT. Di awal kepemimpinannya postur APBD sebesar 70% untuk belanja publik dan 30% persen untuk belanja pegawai, namun saat ini posturnya sudah lebih berimbang.
“Tiap tahun hanya 750 unit dikelola oleh 100 orang, efektif tidak ini? Efisien tidak ini? Jangan sampai di sana ada pengangguran terselubung,” imbuhnya.
Rusli mengatakan, Badan Kepegawaian Daerah serta instansi teknis lainnya akan melakukan kajian terkait dengan penggabungan Dinas Perkpim dengan Dinas PU.
.jpg?w=184&h=104)
.jpg?w=184&h=104)
