Bisnis.com, MANADO--Sempat terjerembap dalam penurunan kualitas aset kredit, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo (Bank Sulutgo) kini mulai tancap gas untuk mengejar ketertinggalan hingga akhir tahun ini.
Pada akhir tahun rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) perseroan membengkak hingga 2,53%. Tak berhenti di situ, pada kuartal I/2019, NPL masih terus meroket, bahkan mencapai 4,45%.
Pemicunya adalah pindahnya Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Bolaang Mongondow ke bank lain. Pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang notabene memiliki kredit berbasis payroll di Bank Sulutgo ikut hijrah.
Pada masa awal perpindahan RKUD, Pemkab Bolmong masih memberi kuasa agar pemotongan gaji setiap bulan tetap dilakukan melalui rekening bank lain. Hal itu mulai menjadi malapetaka bagi Bank Sulutgo sejak kuasa itu dicabut pada Oktober 2018.
“Pada waktu itu memang sedang puncak-puncaknya, kredit mulai berjatuhan Oktober sampai April, itu ambles semua, khusus yang di Bolmong. Oktober kan dia baru mulai jatuh di kolektibilitas 2, turun terus, hingga akhirnya mencapai puncak pada April,” kata Direktur Utama Bank Sulutgo Jeffry Dendeng kepada Bisnis, Selasa (23/7/2019).
Dia menjelaskan, peningkatan rasio NPL itu berdampak paling besar terhadap perolehan laba bank berjuluk Torang Pe Bank (bank milik kita) tersebut. Pada kuartal I/2019, laba sebelum pajak tercatat sebesar Rp8,27 miliar. Padahal, pada Maret 2018, pos itu tercatat sebesar Rp98,85 miliar.
Baca Juga
Hal itu tak lain disebabkan oleh meningkatkan biaya pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) seiring dengan peningkatan kolektibilitas kredit. Selain menurunkan laba, hal ini juga mengganggu pertumbuhan kredit, sebab para PNS Bolmong tak lagi bisa mengajukan kredit baru.
“Puji Tuhan per Mei awal, Bupati Bolmong [Yasti Mokoagow] sudah mau [memberi kuasa] memotong kredit-kredit mereka [PNS]. Sekarang, tinggal menunggu kreditnya sehat lagi, dan ini sudah mulai terlihat. Mudah-mudahan, pada September sudah bisa normal kembali,” jelasnya.
Jeffry menuturkan, kebijakan itu berdampak signifikan terhadap kualitas aset Bank Sulutgo. Per akhir Juni, NPL tercatat turun ke 3,7%. Di sisi lain, laba sebelum pajak pada periode yang sama tercatat naik menjadi sebesar Rp127,4 miliar.
Namun demikian, secara tahunan laba perseroan masih tercatat mengalami penurunan sebesar 33%. Jeffry mengatakan, hal ini membuat Bank Sulutgo tak boleh berpuas diri. Masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan hingga akhir tahun.
“Januari-April ini kami sudah ketinggalan momen, itu kan pendapatan bunga berkurang, biaya CKPN naik. Sekarang, kami baru bisa kejar ketertinggalan itu di Juni, Juli, Agustus, karena adanya penurunan di laba itu, tapi kami optimistis September posisinya sudah jauh lebih baik,” jelasnya.
Di luar posisi laba/rugi, Bank Sulutgo mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 11,39% menjadi Rp16,1 triliun. Adapun, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dan kredit mencapai 13,17% dan 3,48%. Masing-masing DPK dan kredit tercatat sebesar Rp13,5 triliun dan Rp11,5 triliun.
Meski goncangan akibat perpindahan RKUD sudah nyaris terlewati, dia mengatakan bahwa perseroan banyak belajar dari pengalaman itu. Salah satunya untuk tidak terlalu mengandalkan portofolio kredit berbasis slip gaji atau payroll PNS.
Perseroan kini menargetkan proporsi kredit produktif dapat mencapai 20% pada 2020, naik dari posisi sekarang di kisaran 12%. Hal ini akan dilakukan dengan mendorong kredit komersial, khususnya kepada sektor unggulan Sulut dan Gorontalo seperti pariwisata atau pertanian.
Dia mengatakan, kredit konstruksi dan kredit kepada pemerintah daerah juga menjadi produk unggulan untuk mencapai target itu. Adapun, dari sisi kredit konsumtif perseroan juga akan mulai merambah nasabah swasta, tidak lagi berfokus pada PNS.
“Kita tidak bisa kalau terus-terusan mengandalkan kredit PNS, kami juga harus masuk ke kredit produktif, makanya kita juga tingkatkan kualitas SDM di kredit produktif, supaya bisa bersaing dengan bank lain, mengandalkan kredit produktif,” ujarnya.
Perseroan juga tengah melakukan diversifikasi sumber pendanaan agar tidak terlalu bergantung pada dana Pemerintah Daerah. Salah satunya dengan meluncurkan berbagai produk perbankan digital, seperti kartu debit ataupun uang elektronik.
Di sisi lain, perseroan juga mulai memperbaiki prosedur penyaluran kredit PNS. Untuk menghindari kondisi serupa terjadi di masa depan, kini Bank Sulutgo membuat prosedur surat kuasa yang lebih fleksibel dan tidak akan terganggu kepindahan RKUD.
“Tentu saja, banyak pelajaran ya. Memimpin bank sulutgo ini tidak cukup pintar, tapi harus pintar-pintar. Ya menarik sih, pengalaman ini sudah menjadi bagian dari dunia seni bagaimana mengeloa bank daerah,” jelas Jeffry yang lama berkarier di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. itu.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulutgomalut Slamet Wibowo mengatakan bahwa pengalaman Bank Sulutgo dapat menjadi pelajaran bagi seluruh bank daerah. Selain itu, hal ini juga menjadi pelajaran bagi para pemimpin daerah.
“Yang penting ada komunikasi dan sinergi antara bank dan pemerintah daerah, karena bagaimanapun seluruh pemerintah daerah adalah pemegang saham, jadi harus ada komunikasi, ada sinergi, dan juga yang penting harus memberikan layanan terbaik,” katanya kepada Bisnis, Selasa (23/7/2019).
Dia juga mengharapkan bank daerah dapat mendiversifikasi produk dan layanannya agar dapat bersaing dengan bank non-daerah. Menurutnya, dengan produk dan layanan yang baik bank dapat mengurangi risiko ketergantungan terhadap pemerintah daerah.
“Kalau dia punya optimisme, kesempatan juga, untuk menghimpun dana lebih murah lagi itu kan bisa berkurang dominasinya, kalau terlalu didominasi pemda, kan jadi risiko kalau kalau sewaktu-waktu dipindahkan, kalau semakin rendah ketergantungan otomatis risikonya semmakin rendah,” jelasnya.
.jpg?w=184&h=104)
.jpg?w=184&h=104)
_(1).jpg?w=184&h=104)
.jpg?w=184&h=104)
