Pemprov Sulut Apresiasi DPRD Sulut dalam Ranperda APBD 2018

Bisnis.com, MANADO—Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengapresiasi kerja sama Pemerintah Provinsi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut dalam Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

Menurutnya, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapatkan Pemprov Sulut dari BPK atas Laporan Keuangan Pemprov Sulut T.A. 2018 merupakan hasil kerja keras semua pihak, termasuk sinergi dengan DPRD Sulut.

“Ini merupakan hasil kerja keras kita bersama yang kemudian harus terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam bentangan ruang dan waktu pembangunan daerah kedepan,” katanya dalam rapat paripuran Rapat Paripurna Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 di DPRD Provinsi Sulut, dikutip dari siaran pers Selasa (2/7/2019).

Olly menegaskan, Ranperda tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 dilakukan untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dalam implementasi good governance di lingkup Pemprov Sulut.

Dia menambahkan, berbagai komponen APBD mampu memacu gerak organisasi Pemprov Sulut melalui berbagai kebijakan dan program kerja. Hal itu, lanjutnya, turut berkontribusi terhadap percepatan gerak pembangunan daerah.

“Semua itu tentunya dilaksanakan dalam landasan tertib administrasi dan disiplin anggaran dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan anggaran ditambah proses pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas, baik internal maupun eksternal telah dilaksanakan, untuk melengkapi proses manajemen pengelolaan keuangan,” tuturnya.