OJK Sulutgomalut Proyeksi Kredit Sulut Tumbuh Moderat

Bisnis.com, MANADO—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Sulawesi Utara Gorontalo dan Maluku Utara (Sulutgomalut) memproyeksikan pertumbuhan kredit pada tahun ini tidak terlalu tinggi seiring dengan revisi target yang disampaikan perbankan.

Kepala OJK Sulutgomalut Slamet Wibowo mengatakan bahwa pertumbuhan krdit di Sulawesi Utara pada tahun ini diperkirakan sama dengan tahun lalu atau di kisaran 6%—7%. Hal itu menurutnya merupakan dampak dari berbagai faktor eksternal saat ini.

“Pertumbuhan kredit pada akhir tahun ini tidak akan jauh beda dengan tahun lalu, memang ini sih target nasional kan tadinya 12±1% tapi sekarang kan di revisi, karena mungkin ada perang dagang dan sebagainya itu yang membuat otoritas dan pelaku industri merevisi target,” katanya di Manado, Rabu (26/6/2019).

Dia menjelaskan, beberapa pelaku usaha di sektor perbankan Sulut juga telah mengajukan revisi rencana bisnis bank (RBB) untuk semester II/2019. Penyesuaian RBB, kata Slamet, juga tidak terlepas dari kondisi ekonomi saat ini.

Salah satu bank yang mengajukan RBB adalah PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Utara dan Gorontalo atau Bank Sulutgo. Dia mengatakan bahwa revisi yang dilakukan bank itu meliputi revisi target kredit dan laba.

“Khususnya di kredit, mungkin sekarang 6%—7%, sebelumnya 7% sekarang turun sedikit lah. Tapi hanya pos tertentu saja, yang terutama kan kredit karena earning asetnya yang utama kan itu, nanti bisa pengaruhnya ke yang lain juga. Yang jelas lebih realistis, targetnya tidak muluk-muluk,” jelasnya.

Di luar satu-satunya bank umum yang berkantor pusat di Sulut itu, OJK juga menerima ajuan revisi RBB dari sejumlah bank perkreditan rakyat (BPR). Kendati demikian, dia mengatakan bahwa secara umum kualitas BPR di Sulut masih cukup sehat.

“Di Sulut ada 18 BPR, Ada yang menurunkan, ada yang koreksi, ada yang pasang target lebih tinggi juga, kami lihat berdasarkan performanya. Secara umum kualitasnya aman, BPR di sini ada yang kredit pengawasan, tapi secara umum pengawasannya masih normal,” katanya.

Kendati demikian, dia mengatakan bahwa OJK mendorong BPR untuk melakukan merger atau penggabungan usaha. Dia mengharapkan BPR dapat tumbuh secara berkualitas sesuai dengan ketentuan dari Otoritas.

“Kami mengimbau BPR untuk merger karena ada ketentuan bahwa pada 2019 akhir, BPR modal intinya harus Rp3 miliar, dan yang sudah Rp3 miliar pada 2024 harus jadi Rp6 miliar. Itu aturannya, kalau modalnya besar kan lebih enak, kalau kecil-kecil NPL [non-performing loan/kredit bermasalah]naik bisa tewas,” tuturnya.

Chandra, Pengawas Perbankan OJK Sulut menambahkan OJK telah menerima ajuan revisi RBB dari empat BPR, satu di antaranya merupakan BPR Syariah. Secara umum, menurutnya perubahan RBB bukan disebabkan oleh performa yang menurun pada semester I/2019.

“Satu ada yang pindah ke Papua BPR Pinasungkulan, sudah dapat izin. Ada yang karena baru berganti pemegang saham. Yang dua lagi ada BPR Syariah dan konvensional, keduanya karena masih perlu memasarkan produknya,” katanya.