Bisnis.com, MANADO - Regulasi dinilai masih menjadi kendala bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mengurangi jumlah backlog yang saat ini masih mencapai 52.614 rumah.
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba mengatakan pada 2018 tercatat, jumlah hunian yang dibangung pada 2018 mencapai 232.949. Adapun, rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun lalu tercatat mencapai 19.864 unit.
Menurutnya, pemerintah daerah dan pemerintah pusat tengah mendorong pembangunan rumah di Indonesia sehingga bisa mengurangi angka backlog berdasarkan data pada 2015 mencapai angka 13,5 juta unit.
“Untuk mengatasi backlog dan RTLH ini, Pemprov Gorontalo sendiri telah melaksanakan program pembangunan rumah layak huni dengan total yang telah dibangun selang waktu tahun 2012-2018 sebanyak 4.989 unit,” katanya dikutip dari siaran pers, Kamis (9/5/2019).
Darda mengatakan, backlog juga terjadi dikarenakan implementasi aturan yang ada dipusat dan terkait dengan UU nomor 23 tahun 2014. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk membangun rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).
“Saya berharap, dalam rapat kerja bisa mendapatkan solusi untuk masalah-masalah yang timbul serta dapat memberikan usulan dan masukan konstruktif yang bisa memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Rumah Umum dan Komersil Kementerian PUPR, Moch. Yusuf Hariagung, menjelaskan pada 2018 capaian program sejuta rumah menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun lalu total hunian yang dibangun mencapai 1.132.621 unit.
“Tahun ini kami memasang target lebih tinggi pada program Sejuta Rumah. Tahun ini targetnya 1.250.000 rumah yang harus terbangun,” katanya.
.jpg?w=184&h=104)
