Program ODSK Sulut Diklaim Sukses Kurangi Pengangguran

Program operasi daerah selesaikan kemiskian (ODSK) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dinilai berkontribusi positif terhadap penurunan tingkat pengangguran di Bumi Nyiur Melambai.
Ilman A. Sudarwan | 07 Mei 2019 21:49 WIB

Bisnis.com, MANADO—Program operasi daerah selesaikan kemiskian (ODSK) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dinilai berkontribusi positif terhadap penurunan tingkat pengangguran di Bumi Nyiur Melambai.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut mencatat, pada 2015 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menyentuh angka 9,03%. Namun, di bawah kepemimpinan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakilnya Steven Kandouw, angka pengangguran turun menjadi 5,37% pada Februari 2019.

Wakil Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Sulut Oldy Rotinsulu mengatakan, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui berbagai program ODSK menjadi kunci turunnya angka pengangguran tersebut.

"Menurunnya angka pengangguran berarti pemerintah mampu mengoptimalkan pengunaan APBD demi kesejahteraan masyarakat Sulut," katanya dikutip dari siaran pers, Selasa (7/5/2019).

Senada, pengamat ekonomi Sulut Gerdi Worang bahkan menyebut pembangunan ekonomi Sulut saat ini telah berada pada jalur yang tepat. Menurutnya, penurunan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Sulut yang mencapai 6,58% pada kuartal I/2019.

"Ada daerah yang pertumbuhan ekonominya naik, tetapi penganggurannya tidak turun. Namun, di Sulut pembangunannya sudah tepat sasaran karena pertumbuhan ekonominya naik dan angka penganggurannya turun," tuturnya.

Kepala BPS Sulut Ateng Hermanto sebelumnya menjelaskan bahwa TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. 

Jumlah angkatan kerja Sulut pada Februari tercatat sebanyak 1,19 juta orang, dan yang bekerja mencapai 1,13 juta orang. Dari 1,13 juta orang yang bekerja, 7,85% di antaranya termasuk kategori setengah penganggur dan 19,91% termasuk kategori pekerja paruh waktu.

Dia menerangkan, struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan masih didominasi oleh tiga lapangan pekerjaan utama, yaitu pertanian sebesar 24,27%, sedangkan perdagangan dan industri pengolahan masing-masing sebesar 17,83% dan pengolahan 11,19%.

Ateng mengatakan, penurunan TPT di perdesaan mencapai 1,08% menjadi 3,95%. Penurunan tersebut tercatat lebih signifikan dibandingkan penurunan TPT di perkotaan yang mencapai 0,72% menjadi 5,37%. Hal ini, lanjutnya, disebabkan oleh pertumbuhan sektor pertanian yang signidikan di desa.

“Pertanian tumbuh tinggi ini menyebabkan penurunan pengangguran di desa signifikan dibanding di kota,” katanya, Senin (6/5/2019).

Di sisi lain, dia mengatakan bahwa berdasarkan lapangan pekerjaannya, presentase penduduk bekerja yang meningkat paling tinggi terjadi pada sektor industri pengolahan sebesar 3,85%. Selain itu, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial megalami peningkatan 2,16%.

“Mudah-mudahan ini terkait dengan penerimaan PNS dan pembukaan pabrik dan sebagainya ini yang ada di kawasan Sulawesi Utara. Hal ini juga menyebabkan pekerja formal meningkat dari 39,88% pada Ferbruari 2017, menjadi 42,37% pada Februari 2019,” jelasnya.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
lapangan kerja, sulut

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top
Tutup