Sulsel Dinilai Perlu Perkuat Manajemen Standardisasi UMKM

Bisnis.com, MAKASSAR – Pemerintah Sulawesi Selatan didorong terus mendampingi UMKM dalam memenuhi ketentuan standardisasi seusai Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) sebagai bekal memenangi persaingan pasar.

Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Indonesia, Bambang Prasetya mengatakan, saat ini tidak sedikit UMKM di Indonesia yang belum terstandardisasi. Termasuk di Sulawesi Selatan. Oleh karenanya, Pemprov Sulsel perlu menguatkan sistem manajemen UMKM.

"Sulsel ini memiliki warna tersendiri, berbeda dari daerah-daerah lain. Tentunya usaha-usaha yang dikembangkan oleh pelaku UMKM juga berbeda dengan daerah lain," ungkap Bambang di Makassar, Senin (25/3/2019).

Standardisasi yang biasa dikenal dengan sebutan Standardisasi Penilaian Kesesuaian (SPK) atau SNI dinilai penting sebagai langkah untuk membuat produk-produk milik pelaku UMKM lokal memiliki nilai tambah dan berdaya saing tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga untuk memasuki pasar ekspor.

Apalagi untuk menembus pasar internasional. Biasanya pasar luar negeri tak menerima begitu saja produk Indonesia yang masuk ke wilayahnya. Biasanya produk Indonesia yang diekspor ke satu negara diharuskan memiliki standardisasi nasional lewat SNI.

"Inilah salah satu PR untuk Sulsel, yakni masih adanya produk UMKM yang belum terstandardisasi. Untuk itu dibutuhkan pengawasan dan dukungan dari pemerintah," kata Bambang.

Ia menyebut, jangan sampai standardisasi menjadi kendala untuk berkembangnya UMKM di Sulsel. Meski begitu saat UMKM sudah mendapat SNI, kadang dihadapkan dengan permasalahan perawatan. "Walaupun begitu, kita tak boleh lelah melakukan monitoring pada UMKM kita," tutur Bambang.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, Malik Faisal menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan upaya untuk mendorong UMKM binaannya memperoleh standardisasi atau SNI. Ia membenarkan masih adanya UMKM di Sulsel yang belum terstandardisasi.

"Itu pasti terjadi di seluruh Indonesia. pasti ada UMKM yang belum masuk SNI. Ini membutuhkan waktu dan bertahap. Terutama terhadap UMKM yang baru lahir," jelas Malik.

Menurutnya, sebagai langkah awal para pelaku UMKM tetap harus mendapatkan bimbingan agar produk yang dihasilkan memiliki kualitas dan layak untuk menjadi konsumsi masyarakat. Hal itu menjadi tugas bersama seluruh pihak terkait.

Malik memaparkan, saat ini pihaknya juga terus mengawal agar bagaimana produk yng dihasilkan UMKM di Sulsel bisa bersaing dengan produk UMKM dari daerah lain, bahkan untuk bersaing di mancanegara.

"Saat ini kita ada 920 ribu UMKM di 24 kabupaten/kota yang harus benar-benar dibina dan mendapat pendampingan intens," ungkap Malik.

Dinas Koperasi dan UKM juga berperan mengawal UMKM di berbagai program lainnya. Misalnya saja dalam memfasilitasi produk UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal, sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), serta pelatihan dalam memebuat kemasan yang memiliki nilai jual.

Sementara itu Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyatakan kesiapannya untuk mewujudkan langkah BSN RI dalam mendorong UMKM untuk memperoleh standardisasi.

"Kita berharap agar semua jenis-jenis UMKM bisa segera terstandardisasi, termasuk membenahi regulasi, peraturan, SOP dan lainnya. Kami juga ingin agar semua sistem yang ada perlu ditingkatkan," jelas Sudirman.

Sudirman juga mengungkapkan komitmennya untuk mendorong UMKM di Sulsel menjadi hub atau pusat di kawasan timur Indonesia. Ia optimistis bahwa Sulsel memiliki potensi yang besar untuk menjadi sentra UMKM di KTI.