Bisnis.com, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini terus mengebut perampungan sejumlah mega proyek. Salah satunya, proyek jalur Kereta Api Trans Sulawesi. Proyek yang akan menjadi moda transportasi massal ini rencananya bakal diuji coba pada Juli mendatang.
Merujuk pada data Balai Perkeretaapian, proyek tahap I yang melintasi Makassar-Parepare, saat ini terus berlanjut dan hampir menyelesaikan mainline track di Kabupaten Barru. Adapun mainline yang dikerjakan yaitu sepanjang 42,8 km.
Kepala Divisi monitoring IT dan Komunikasi Publik Perkeretaapian, Arinova G Utama menjelaskan mainline track yang dalam proses perampungan itu tepatnya berada di Desa Pancana hingga Desa Palanro Kabupaten Barru.
"Untuk mainline track kami optimistis bisa segera rampung dari target 44 km tahun ini. Kami masih terus melanjutkan pengerjaannya," ungkap Arinovra, Minggu (10/3/2019).
Dari progres tersebut, maka ditargetkan pada pertengahan 2019, prasarana badan jalan Kereta Api Trans Sulawesi siap dioperasikan. Sesuai rencana, pengujian jalur akan dilakukan pada Juli-Agustus 2019.
Optimisme itu sejalan dengan perampingan segmen Kabupaten Barru yang hampir mencapai 100%. Adapun ada tahap I dan II di jalur Barru-Parepare pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar Rp2,3 triliun.
Seecara total panjang rel kereta api yang akan dirampungkan yakni sepanjang 110 km. Selanjutnya, pembangunan jalur Pangkep-Maros juga akan kembali dikebut. Arinovra mengakui, untuk jalur Pangkep-Maros belum ada progres yang signifikan.
"Di jalur Kabupaten Pangkep-Maros memang masih 0%, karena masih pada tahapan lelang barang dan jasa. Jadi hingga saat ini sama sekali belum tersentuh oleh proses pembangunan. Kendala lainnya masih soal pembebasan lahan," terang Arinovra.
Persoalan tanah memang memang tak pernah menjadi perkara mudah. Karenanya, Balai Perkeretaapian masih terus melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait. Termasuk diharapkannya dukungan dan kerja sama dari masyarakat.
Meski begitu, dalam tahap pembebasan lahan di jalur Pangkep-Maros, Arinova mengatakan saat ini sudah masuk tim appraisal. Ia menyebut anggaran pembebasan lahan di kedua wilayah itu, sudah dianggarkan melalui LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara).
"Jika tidak ada kendala di lapangan dan berkas administrasi lengkap, pembayaran ganti kelayakan lahan bisa mulai pada pertengahan 2019," ungkapnya.
Pemerintah sepertinya memang ingin segera memanfaatkan KA Trans Sulawesi. Belum Rampung tahap I mega proyek itu, pemerintah pusat sudah merancang model baru dalam pemanfaatan KA Trans Sulawesi.
Bentuk pemanfaatan itu yakni berupa kawasan industri di beberapa titik jalur kereta api yang melintasi Makassar-Parepare. Hal itu sebelumnnya disampaikan oleh Menteri Perencana Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro.
Ia mengatakan, pemerintah tengah mendorong pengembangan kawasan Industri baru yang potensial di beberapa titik proyek yang mulai dibangun sejak 2015 ini.
"Kereta Api Trans Sulawesi ini nantinya, tidak hanya mengangkut orang saja tetapi juga barang. Jadi, di beberapa titik jalur Kereta Api Makassar -Parepare bisa menjadi koridor baru kawasan industri di Sulsel," ungkap Bambang di Makassar beberapa waktu lalu.
Menindaklanjuti kawasan industri itu, Bambang akan lebih agresif untuk mencari investor dalam pengembangannya. Bambang mengaku optimistis bahwa sejumlah investor akan tertarik untuk menggarap proyek tersebut.
Apalagi Bambang melanjutkan, kawasan industri itu akan lebih dimudahkan dengan adanya transportasi pengangkutan barang. Sebagai gambaran kawasan industri tersebut akan dibangun pabrik. Kendati demikian, kebijakan itu akan tetap diserahkan kepada pemerintah daerah setempat.
"Sudah menjadi komitmen pemerintah, kami akan terus mendorong pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) ini. Kami juga berupaya memfasilitasi dengan membuka sistem kerja sama badan usaha," jelas Bambang.
.jpg?w=184&h=104)
.jpg?w=184&h=104)
