Bisnis.com, JAKARTA — PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia memperkirakan studi kelayakan akhir atau outline business case proyek kerja sama Pelabuhan Anggrek, Gorontalo rampung pada Februari 2019.
Pengembangan pelabuhan ini merupakan satu dari dua proyek KPBU pionir di sektor kepelabuhanan.
Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Armand Hermawan mengatakan bahwa hasil outline business case akan menentukan skema pengembalian yang tepat bagi badan usaha dalam proyek pengembangan pelabuhan.
"Nanti akan ketahuan, apakah dengan AP [availability payment] atau user charge. Yang pasti, Pelabuhan Anggrek sudah confirm jadi proyek KPBU [kerja sama pemerintah dengan badan usaha]," katanya kepada Bisnis.com, Senin (19/11/2018).
Dia menambahkan bahwa PII akan mendampingi penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) dari tahap persiapan hingga tahap transaksi.
Berdasarkan dokumen PPP Pilot Project Kementerian Perhubungan, penjajakan minat pasar atau market sounding proyek KPBU Pelabuhan Anggrek dijadwalkan digelar pada Maret 2019.
Baca Juga
Sebulan berselang, tahap prakualifikasi akan dibuka bagi badan usaha yang berminat. Selanjutnya, pemenang lelang akan diumumkan pada Agustus 2019. Adapun, perjanjian KPBU direncanakan diteken pada September 2019.
Menurut Armand, proyek KPBU Pelabuhan Anggrek akan menjadi proyek kerja sama pertama di sektor kepelabuhan.
Berdasarkan catatan Bisnis.com, pengusahaan Pelabuhan Anggrek semula akan menggunakan skema kerja sama pemanfaatan (KSP). Dalam skema ini, badan usaha mengelola aset negara di area pelabuhan dan memberi imbal hasil dari kegiatan kepelabuhan.
Pelabuhan Anggrek saat ini dikelola Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Pelabuhan ini memiliki panjang dermaga 303 meter dengan kedalaman kolam 9 meter—14 meter LWS (low spring water).
Pelabuhan juga dilengkapi dengan dua lapangan penumpukan dengan luas gabungan 19.245 meter persegi dengan kapasitas 1.250 boks kontainer.
.jpg?w=184&h=104)
.jpg?w=184&h=104)
_(1).jpg?w=184&h=104)
