Bisnis.com, MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyerukan agar buruh tidak dijadikan sebagai komoditas, termasuk dalam upaya perusahaan bernegosiasi dengan pemerintah.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven O.E. Kandouw dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2018 bertajuk ‘May Day is a Fun Day’, hari ini, Selasa (1/5/2018). Ungkapannya terlontar menanggapi aspirasi para pekerja Freeport asal Sulut.
“Saya terenyuh dan terharu mendengar aspirasi para pekerja Freeport. Di Sulut jangan sampai terjadi seperti itu, buruh dijadikan komoditas untuk bernegosiasi. Ini cuma masalah divestasi sehingga buruh dijadikan komoditas,” tuturnya.
Pihaknya berjanji bersama Gubernur Sulut Olly Dondokambey akan menyampaikan aspirasi para buruh ke pemerintah pusat. Dalam konteks Sulut, pihaknya meminta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menambah satgas dalam pengawasan tenaga kerja.
Dengan demikian, pengawasan sangat ketat bagi perusahaan yang tidak patuh dengan regulasi pemerintah daerah. Pihaknya pun menegaskan tidak segan untuk memberikan rekomendasi izin usaha.
“Yang tidak mengindahkan keinginan pak gubernur ini, izin usahanya kita rekomendasikan untuk dicabut. Apalagi yang usahanya seperti pertambangan dan lain-lain. Kita bisa rekomendasikan untuk ditutup apabila tidak dilakukan perlindungan [pekerja],” katanya.
Dalam gelaran ini, Koordinator Aksi pekerja PT Freeport, Steigers Rawung mengatakan ada sekitar 700 pekerja asal Sulut – dari total 8.3000 pekerja – yang melakukan mogok kerja atas kebijakan furlough dari perusahaan. Sebanyak 3 pekerja asal Sulut, sambungnya, meninggal dunia.
Pekerja PT Freeport asal Sulut menyampaikan aspirasi dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2018 bertajuk ‘May Day is a Fun Day’, Selasa (1/5/2018). /bisnis-Kurniawan A. Wicaksono