BI Sulut: Strategi Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan Jadi Kebutuhan Mutlak

Bisnis.com, MANADO – Bank Indonesia melihat mutlaknya kebutuhan akan strategi pengembangan ekosistem kewirausahaan di Sulawesi Utara. Terlebih, sekitar 2/3 penduduk Bumi Nyiur Melambai ini masuk dalam kategori usia produktif.

MHA Ridhwan Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara (Sulut) mengatakan banyaknya usia produktif ini tidak mungkin dapat terserap sepenuhnya dalam jenis pekerjaan seperti pegawai negeri maupun swasta.

“Oleh karena itu wirausaha itu sangat penting untuk terus kita dorong dan kembangkan. BI melihat strategi pengembangan ekosistem kewirausahaan menjadi kebutuhan mutlak secara khusus di Sulut,” ujarnya dalam Capacity Building WUBI dan pelaku usaha UMKM, Jumat (27/4/2018).

Selain itu, seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, hampir semua pekerjaan akan dilakukan dengan otomatisasi. Dengan demikian, jenis pekerja standar sudah tidak menjadi pilihan yang baik. Keahlian dan inovasi menjadi aspek yang harus ada agar bisa bersaing.

Dia melanjutkan dengan rata-rata lama pendidikan penduduk di Sulut yang sekitar 8,9 tahun, masih ada pengangguran sekitar 7,49%. Menurutnya, hal ini dikarenakan kualifikasi lulusan SMA hingga S2 sering di bawah standar permintaan pasar tenaga kerja.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai negara menjadikan pengembangan wirausaha sebagai salah satu alat untuk mendorong perekonomian. Wirausaha merupakan agen perubahan yang vital dalam penciptaan model bisnis dan industri baru.

Namun demikian, lanjutnya, pengembangan wirausaha yang telah menjadi kebijakan dari Indonesia masih belum menunjukkan dampak yang begitu menggembirakan. Pada 2017, populasi wirausaha Indonesia tercatat hanya sebesar 3,1% dari jumlah penduduk.

Indikator itu menunjukkan adanya ketertinggalan dibandingkan negara lain, seperti Thailand (4%), Malaysia (5%), China (10%), Singapura (7%), dan Jepang (11%). Walaupun, rasio kewirausahaan Indonesia telah melampaui batas minimal suatu negara yakni 2% dari total populasi.

Dia berharap kegiatan capacity building ini mampu memberikan bekal bagi peserta untuk mengembangkan kapasitas usaha untuk peningkatan daya saing menghadapi Free Trade Area (FTA) dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

“Agar kita semua tidak menjadi tamu dirumah sendiri, dan untuk terus maju mengambil bagian dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi Bumi Nyiur Melambai,” imbuhnya.