Bisnis.com, MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menganggarkan bantuan senilai Rp2,7 miliar untuk pemilihan kepala daerah serentak 2018.
Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey mengatakan dukungan pada hajatan politik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini sesuai dengan pasal 126 Undang-Undang No.15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
“Pemerintah Provinsi Sulut telah menganggarkan bantuan sebesar Rp2,7 miliar untuk pelaksanaan pengadaan, kegiatan, sosialisasi, dan monitoring pengamanan Pilkada serentak 2018 ini,” ujarnya, Selasa (13/3/2018).
Dengan anggaran tersebut, pihaknya berharap Pilkada serentak yang diikuti 16 pasangan calon (paslon) dengan 626.892 Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang tersebar pada 79 Kecamatan dan 800 desa/kelurahan ini berjalan lancar.
Kunci utama kesuksesan Pilkada, menurut Olly, ada pada sinergitas semua pihak terkait. Adapun, Pilkada serentak akan berlangsung di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kota Kotamobagu, Kabupaten Kepulauan Talaud serta Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang dan Biaro.
Selain itu, pihaknya meminta agar masyarakat tidak memakai politik identitas menjelang Pilkada serentak di 6 kabupaten/kota di Sulut ini. Hajatan pada 27 Juni 2018 mendatang tersebut harus terhindar dari politisasi identitas yang berisiko memunculkan perpecahan di tengah masyarakat.
“Marilah kita menyatukan tekad dan komitmen untuk menciptakan Pilkada serentak yang dilandasi bangunan etika politik, serta tidak diselimuti kepentingan radikalisme dan politik identitas,” katanya.
Politik identitas, merupakan politisasi identitas bersama atau rasa ‘kekitaan’ yang menjadi basis utama perekat kolektivitas kelompok. Interpretasi dilakukan secara ekstrim dengan tujuan mendapat dukungan dari orang yang ‘sama’, baik dari ras, etnis, agama, atau lainnya.
Kapolda Sulut Irjen Pol Bambang Waskito pun mengimbau agar masyarakat mewaspadai politik identitas yang mengedepankan suku, agama dan golongan. Pihaknya mengaku sudah melakukan pemetaan dan melakukan deteksi dini.
“Perlu kepekaan dan tanggap terhadap situasi di tengah masyarakat, sehingga apabila ada kejadian kecil cepat direspon agar tidak membesar dan tidak menjadi konflik,” ungkapnya.
