Bisnis.com, MANADO – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara melakukan pemantauan kesiapan penyaluran bantuan pangan nontunai 2018 di Bumi Nyiur Melambai.
Hal ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Bulog, serta Bank Himbara yakni PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Persero), PT Bank Negara Indonesia, Tbk dan PT Bank Mandiri, Tbk (Persero).
Pertemuan yang berlangsung pada Selasa (13/3/2018) ini, menurut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut Soekowardojo, sebagai koordinasi persiapan penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT) yang dimulai pada bulan ini.
“Bank Indonesia sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam sistem pembayaran di Indonesia merasa perlu untuk melakukan pemantauan terhadap proses penyaluran bantuan sosial secara non tunai agar terlaksana dengan baik dan tepat sasaran,” ujarnya, seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima Bisnis.
Berdasarkan Keputusan Dirjen PFM Kementerian Sosial No.1/PFM/SK/HK.01/2018 tentang Tahap Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan BPNT 2018, penyaluran di Sulut akan dilaksanakan di 4 kota - Bitung, Kotamobagu, Manado, Tomohon – dan Kabupaten Bolaang Mongondow.
Pasalnya, ada beberapa aspek penting yang dibahas, a.l. terkait kesiapan perbankan sebagai penyalur, kesiapan agen e-warong di lapangan, kesiapan pasokan bantuan, serta kesiapan data oleh Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
Menurutnya, selain berfungsi untuk menanggulangi tingkat kemiskinan di daerah, bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai berpeluang memberikan akses jasa keuangan pada masyarakat.
Dari seluruh daerah penyaluran BPNT terpilih, hanya Kabupaten Bolaang Mongondow yang telah mendapatkan arahan dan penunjukan bank penyalur. Penyaluran yang dijadwalkan pada Maret 2018 ini akan dieksekusi oleh PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Persero).
Pasalnya, setelah pihak BRI melakukan survei wilayah, ada sebanyak 163 agen BRILink yang telah disiapkan untuk penyaluran BPNT dan akan mencakup sebanyak 199 desa. Namun, masih ada beberapa masalah yang dihadapi agen penyalur, seperti sinyal.
Terkait permasalahan sinyal ini, koordinasi akan dilakukan dengan Telkomsel, sebagai penyedia provider penambahan jumlah agen e-warong. Sementara, untuk penyedia pasokan bantuan pangan, ada perubahan aturan.
“Yang sebelumnya bantuan pangan hanya bisa dilakukan dengan Perum Bulog, saat ini kabupaten/kota diberikan kebebasan dalam memilih penyedia pasokan bantuan pangan dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan ketersediaan pasokan oleh penyedia,” imbuhnya.
