Bisnis.com, MAKASSAR - Realisasi pemberangkatan jemaah umrah oleh perusahaan travel berbasis di Makassar, Abu Tours, yang dijadwalkan 10 Februari mendatang menjadi titik acuan kepolisian dalam menetapkan status perkara perusahaan tersebut.
Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani mengatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan terhadap Abu Tours berkoordinasi dengan Kemenag atas kasus dugaan penelantaran jemaah umrah yang mengalami penundaan keberangkatan ke Tanah Suci.
Dia menjelaskan, tim dari Kemenag bahkan telah melakuka audit investigasi pada Abu Tours untuk memeriksa kondisi finansial dari perusahaan travel haji dan umrah tersebut.
"Hasil audit dari Kemenag akan dikorelasikan dengan realisasi pemberangkatan jemaah pada 10 Februari nanti. Jika kemudian ada penundaan lagi, kemungkinan besar status perkara-nya akan dinaikkan," katanya saat dihubungi Bisnis, Senin (5/2/2018).
Menurutnya, hasil audit investigasi dari Kemenag tersebut merupakan bagian dari koordinasi, yang mana Polda Sulsel menggunakan tim dari kementerian sebagai saksi ahli atas kasus Abu Tours.
Adapun penyelidikan terhadap Abu Tours didasarkan atas laporan dari seorang jemaah kepada kepolisian lantaran adanya penundaan pemberangkatan umrah.
Sebelumnya, Distric Manager Abu Tours Herlang Suherlang pada bulan lalu mengumumkan jika manajemen bakal memberangkatan 6.467 jemaah umrah sepanjang Februari secara bertahap mulai 10 Februari.
Menurut dia, pemberangkatan itu memprioritaskan jemaah yang mengalami perubahan jadwal dari sebelumnya untuk peridoe Januari 2018.
"Kami prioritaskan sebanyak 6.467 jemaah yang seharusnya berangkat di Januari dialihkan ke Februari. Sedangkan sisanya direncanakan pada pemberangkatan bulan berikutnya," papar Herlang.
Sebagai informasi, manajemen Abu Tours mengumumkan penundaan pemberangkatan jemaah pada 12 Januari 2017 ini dengan alasan adanya kenaikan penerapan pajak tarif sebesar 5% oleh otoritas Arab Saudi sehingga menimbulkan pembengkakan biaya pemberangkatan ke Tanah Suci.
Mengacu pada kenaikan tarif pajak itu, manajemen Abu Tours selanjutnya menjanjikan kepada jemaah jika pemberangkatan mulai dilakukan Februari 2018 mendatang tanpa memberikan rincian detail waktu pemberangkatan.
Penundaan pemberangkatan tersebut kemudian memicu kegelisahan para jemaah, sehingga diantaranya melayangkan laporan ke Polda Sulsel.
Informasi yang dihimpun Bisnis, terdapat sekitar 16.467 jemaah umrah Abu Tours yang mengalami penundaan pemberangkatan dari jadwal sebelumnya Januari 2018.
"Kami menunggu 10 Februari terkait jadwal pemberangkatan jemaah, sesuai dengan janji dari Abu Tours," kata Dicky.
Di sisi lain, Satgas Waspada Investasi Wilayah Sulsel juga mengintensifkan koordinasi dengan seluruh jajaran satuan tugas guna mendalami kebijakan bisnis dari Abu Tours sebagai salah satu travel haji dan umrah yang berbasis di daerah tersebut.
Ketua Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Wilayah Sulsel, Indarto Budiwitono mengemukakan langkah tersebut untuk mamastikan jika kebijakan dari Abu Tours yang melakukan penundaan pemberangkatan jemaah tidak berklasifikasi rangkaian dari praktik investasi bodong.
"Sejauh ini memang nampaknya bukan ke arah sana [investasi bodong], apalagi kami tidak memiliki info bagaimana kondisi keuangan Abu Tours. Kami juga masih berkoordinasi dengan Kemenag perihal hal ini," katanya.
Sementara itu, Kepala Kemenag Kantor Wilayah Sulsel Abdul Wahab Tahir mengemukakan tim audit investigasi bentukan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag RI tengah merampungkan hadil audit pasca kebijakan penundaan pemberangkataan sekitar 16.000 jemaah umrah Abu Tours.
Menurutnya, tim tersebut telah memeriksa secara komprehensif kondisi Abu Tours terutama dari sisi kapasitas finansial perusahaan dalam merealisasikan pemberangkatan jemaah umrah yang mengalami penundaan pada Januari lalu.
"Sesuai dengan rencana, jadwal eksposenya nanti 10 Februari bersama dengan Polda Sulsel," katanya saat dihubungi.
.jpg?w=184&h=104)
