Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Baru 9 Kabupaten/Kota Predikat Cakupan Semesta di Sulselbartramal

Cakupan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) pada program JKN-KIS di Wilayah Sulselbartramal telah terealisasi pada 9 kabupaten/kota di regional tersebut.
Ilustrasi/JIBI
Ilustrasi/JIBI

Bisnis.com, MAKASSAR - Cakupan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) pada program JKN-KIS di Wilayah Sulselbartramal telah terealisasi pada 9 kabupaten/kota di regional tersebut.

Dengan capaian tersebut, rasio UHC di regional yang mencakup Sulsel, Sulbar, Sultra dan Maluku (Sulselbartramal) itu sekitar 15% dari total kabupaten/kota yang terdaftar.

Kepala BPJS Kesehatan Wilayah Sulselbartramal I Made Puja Yasa mengatakan pihaknya optimistis rasio UHC bisa segera mencapai seluruh kabupaten/kota pada tahun ini seiring dengan komitmen pemda masing untuk ikut mendukung hal tersebut.

"Secara umum, pemda di Sulselrabartramal sudah menunjukkan komitmennya mendukung program UHC yang diimplementasikan melalui integrasi Jamkesda. Tahun ini, kami targetkan kabupaten/kota bisa seluruhnya sudah predikat UHC," katanya dalam paparan resmi di Makassar, Selasa (2/1/2018).

Secara kumulatif, kabupaten/kota yang telah berpredikat UHC itu memiliki kepesertaan JKN-KIS sebanyak sekitar 1,3 juta penduduk yang mana sebagian besar merupakan integrasi Jamkesda.

Adapun total penduduk di Sulselbartramal yang telah terproteksi melalui program JKN-KIS per 2017 sebanyak 11,3 juta penduduk yang tersebar pada 58 kabupaten/kota di wilayah tersebut.

Sebagai informasi, kabupaten/kota yang telah berpredikat UHC itu adalah Luwu Timur, Bantaeng, Selayar, Barru, Palopo dan Pare-Pare di Sulsel, sedangkan selebihnya di Sultra yakni Konawe Kepulauan, Konawe Utara, serta Bombana.

Kemudian jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut, maka rasio kepesertaan telah berada pada level 73,85% dari total populasi yang mencapai 15,3 juta penduduk.

Merujuk pada capaian itu, papar Puja, target UHC pada 1 Januari 2019 mendatang diproyeksikan bisa tercapai melalui intensifitas koordinasi dengan pemda agar sisa 26,15% penduduk bisa segera terdaftar dalam JKN-KIS.

"Selain perkuat koordinasi, kami juga akan lebih giat melakukan sosialiasi agar segmen pekerja formal penerima upah di wilayah kita terdaftar dalam kepesertaan," katanya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Amri Nur Rahmat
Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler