Bisnis.com, JAKARTA - Sepakatnya PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk mendivestasikan sahamnya hingga 51% menjadi titik awal penguasaan nasional atas aset pertambangan yang berada di Kabupaten Mimika, Papua, tersebut.
Adapun kepemilikan nasional di PTFI, melalui saham pemerintah, baru sebesar 9,36%. Artinya, ada 41,64% saham lagi yang harus dilepas PTFI kepada pihak nasional Indonesia.
Kendati telah sepakat dengan angka 51%, pembahasan mengenai divestasi masih jauh dari kata selesai. Teknis pelepasan saham dan penghitungan harganya masih terus dimatangkan.
Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan jangka waktu pelepasan dan penghitungan harga sahamnya masih perlu didetailkan. Diharapkan pembahasan mengenai hal tersebut bisa selesai pekan ini.
"Harga nanti negoisasi dan timing-nya masih dibicarakan. Arahan Pak Presiden, timing harus selesai pekan ini. Mumpung Adkerson [CEO Freeport-McMoRan Inc., induk usaha PTFI] di sini," katanya di kantor Kementerian ESDM, Selasa (29/8/2017).
Jonan menjelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/2017, pemerintah pusat mendapat prioritas penawaran saham divestasi tersebut. Selanjutnya akan ditawarkan secara berjenjang kepada pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan swasta nasional.
Adapun dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 9/2017, apabila tidak ada yang berminat dalam penawaran tersebut, divestasi saham dapat dilakukan melalui penawaran di bursa saham Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan pemerintah akan mendorong agar proses divestasi tersebut bisa berjalan dengan cepat. Hal itu termasuk siapa saja yang akan berpartisipasi dalam pembelian saham divestasi tersebut.
"Di satu sisi sudah ada PP No. 1/2017, tapi di satu sisi kita push lagi agar sepakat lebih cepat. Nanti kita akan detailkan," ujarnya.
Sementara itu, CEO Freeport-McMoRan Inc., Richard C. Adkerson menyatakan poin divestasi menjadi salah satu kompromi terbesarnya dalam perundingan dengan pemerintah terkait kelanjutan operasinya di Indonesia.
Seperti diketahui, divestasi merupakan satu dari empat poin yang dibahas. Adapun tiga poin lainnya adalah perpanjangan operasi, pembangunan smelter, dan stabilitas investasi.
Adkerson mengatakan kelanjutan operasi Freeport di Indonesia akan membuka ribuan lapangan pekerjaan dan memberikan keuntungan sosial serta finansial yang masif. Untuk itu, dia menyatakan siap berkerja sama dengan pemerintah.
"Saya ingin menekankan kesediaan kami untuk melakukan divestasi 51% dan membangun smelter adalah kompromi utama kami. Kami juga menghargai kepemimpinan Presiden joko Widodo," tuturnya.
