Bisnis.com, MAKASSAR - Badan Pemeriksa Keuangan kembali kembali predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun fiskal 2016.
Adapun opini WTP yang direngkuh Pemprov Sulsel itu merupakan predikat ketujuh yang diraih secara berturut-turut sejak 2010 silam.
Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis mengatakan pemberian predikat opini WTP tersebut mengacu pada hasil pemeriksaan keuangan Pemprov Sulsel serta merupakan bentuk pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dan bermanfaat.
Di sisi lain, dia menegaskan jika opini WTP yang diberikan kepada Pemprov Sulsel dilakukan sesuai dengan prosedur dan bebas dari praktik suap seperti yang terjadi pada pekan lalu.
Sekedar diketahui pada Jumat (26/5/2017) lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dua auditor BPK RI yang diduga melakukan praktik jual beli opini WTP pada kementerian/lembaga.
"Apresiasi patut diberikan untuk kinerja pemprov terhadap laporan keuangannya. Dari proses penyerahan ke BPK hingga diserahkan kembali, sesuai tahap semestinya, bersih, tidak ada proses suap," kata Harry di sela-sela penyerahan LHP di Makassar, Senin (29/5/2017).
Dia memaparkan, BPK RI memberikan 1.268 rekomendasi dari hasil pemeriksaan keuangan tersebut dengan nilai mencapai Rp130,86 miliar.
Sejauh ini, Pemprov Sulsel telah menindaklanjuti sebanyak 794 rekomendasi yang diterbitkan BPK dengan nilai Rp56,06 miliar, atau sekitar 62% dari total temuan BPK terhadap laporan keuangan daerah.
Terkait hal tersebut, BPK memberikan toleransi waktu hingga 60 hari terhitung penyerahan LHP, kepada Pemprov Sulsel untuk menindaklanjuti dan menuntaskan sisa rekomendasi yang diterima.
Adapun catatan yang diberikan BPK terhadap pemprov diantaranya perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulsel yang masih berada di bawah nasional yakni 70,18 poin serta besaran gini ratio yang masih berada pada level . 0,397 poin.
Dalam kesempatan sama, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan capaian ini WTP tujuh kali berturut-turut menjadi hal yang sangat strategis bagi pemvrov serta merupakan hasil kerjasama seluruh pihak di daerah tersebut.
"Penilaian ini bukan kerja gubernur semata dan penilaian hasil kerja semua pihak. Termasuk wakil gubernur dan DPRD Sulsel. WTP 7 kali karena tim work dan ini yang pertama kali di Indonesia," katanya
Dia berharap pemberian WTP ini akan menjadi WTP Paripurna, dimana semua rekomendasi yang ada dapat dijalankan.
"Lebih sulit mempertahankan. Kami juga meminta kerjasama legislatif Sulsel agar sebelum sebelum 60 hari seluruh rekomendasi BPK bisa terselesaikan.".
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=184&h=104)
