OJK Edukasi Agen Penyalur Bantuan Pangan Nontunai

Bisnis.com, MAKASSAR--Otoritas Jasa Keuangan memulai edukasi terhadap agen penyalur bantuan sosial di Tanah Air yang diproyeksikan ikut mendorong perluasan keuangan inklusif di negara ini.

Pada tahap awal, otoritas memilih Kota Makassar sebagai sasaran edukasi seiring dengan peluasan segmen dalam program pemerintah yang menyalurkan bantuan pangan non tunai.

Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kusumanungtuti S. Soetiono mengatakan kegiatan itu diharapkan mampu lebih meningkatkan pula pemahaman agen dalam pengelolaan keuangan serta mengimplementasikannya dalam kegiatan penyaluran kepada penerima manfaat.

"Sehingga agen tidak terbatas pada penyalurannya saja, tetapi nanti ikut juga dalam pengelolaan, ikut mengedukasi penerima manfaat agar mampu mendapatkan akses pada produk keuangan mikro," katanya di Makassar, Selasa (21/2/2017).

Untuk skala lebih luas, lanjut Kusumaningtuti, diproyeksikan pula dapat mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial pemerintah meliputi seluruh segmen yakni bantuan pangan, keluarga harapan serta Program Indonesia Pintar.

Adapun khusus edukasi di Makassar, juga merupakan rangkaian dari sosialisasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang direncanakan diluncurkan Presiden Joko Widodo pada akhir bulan ini di kota tersebut.

Sekedar diketahui, Makassar menjadi salah satu kota sasaran penyaluran BPNT untuk tahap awal dari 44 kota di Tanah Air dengan jumlah kumulatif nasional penerima manfaat sebanyak 1,4 juta rumah tangga.

"Setelah Makassar, akan kami lanjutkan kegiatan serupa di kota lain," kata Kusumanungtuti.

BNPT sendiri merupakan pengganti program beras masyarakat sejahtera (rastra) atau selama ini dikenal sebagai beras miskin.

Adapun edukasi keuangan yang dilakukan otoritas di Makassar dalam mendukung optimalisasi program bantuan sosial itu, menyasar 204 peserta yang terdiri dari agen penyalur, pendamping, TKSK serta keluarga penerima manfaat di kota tersebut.

Penyaluran dilakukan oleh agen dari bank penyelenggara yakni BNI dan BRI, yang mana setiap penerima manfaat akan menerima Rp110.000 yang selanjutnya ditransfer ke rekening masing-masing.

Setiap penerima manfaat akan mendapatkan kartu khusus yang berfungsi sebagai rekening disamping penggunaannya untuk memanfaatkan BPNT dari pemerintah dengan mengadopsi konsep uang elektronik.

"Dengan asumsi ada 1,4 juta penerima manfaat program BPNT tahap awal, kami perkirakan indeks inkluasi keuangan kita bisa bergerak sekitar 8,6% pada tahun ini," katanya.

Dalam kesempatan sama, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK Achmad Choesni mengatakan tahun pertama pelaksanaan BPNT menyasar 44 kota namun akan diperluas menjadi 98 kota pada tahun selanjutnya.

Dia menjelaskan, pola penyaluran BPNT yang dilakukan melalui perbankan diharapkan bisa memudahkan pengawasan bantuan sosial tersebut lebih tepat sasaran serta meningkatkan indeks inklusi keuangan.

"Apalagi BPNT ini tidak bisa untuk pencairan tunai, berbeda dengan bansos lainnya seperti PKH. Sehingga setelah digunakan untuk pembelian bahan pangan, sisa saldo BPNT itu bisa dikonversi menjadi tabungan," paparnya.