Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), berjanji akan menaikkan tunjangan guru dan tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di wilayah kepulauan.
Jumlah kenaikan tunjangan itu disesuaikan berdasarkan jangkauan pulau atau jarak dari daratan utama Makassar.
Tunjangan tambahan sebesar Rp2,5 juta per bulan akan diberikan bagi guru dan nakes yang bertugas di Pulau Langkai, Pulau Lanjukkang, Pulau Lumu-Lumu, dan Pulau Bone Tambu. Pulau-pulau tersebut tergolong daerah terluar dari daratan utama.
Sementara untuk guru dan nakes yang bertugas di pulau yang lebih dekat seperti Pulau Kodingareng, Pulau Barrang Caddi, dan Pulau Barrang Lompo, akan diberikan tambahan tunjangan sebesar Rp1,5 juta per bulan.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan rencana tambahan tunjangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pendidik dan nakes yang selama ini memiliki akses yang menantang dalam menjalankan tugasnya.
Kondisi geografis di kepulauan yang memiliki cuaca tak menentu dan infrastruktur terbatas memberi beban tambahan bagi mereka saat mengajar maupun melayani kesehatan masyarakat pulau.
Baca Juga
Maka dari itu tambahan tunjangan dinilai pantas untuk diberikan kepada guru dan nakes di wilayah tersebut.
"Mereka adalah garda terdepan dalam menjaga kesehatan dan mencerdaskan generasi. Sudah saatnya yang bertugas di pulau mendapatkan perhatian yang layak, penghargaan yang setimpal, dan dukungan yang nyata dari pemerintah," ucap Munafri kepada wartawan, Jumat (30/5/2025).
Selain tunjangan, Pemkot Makassar juga berencana akan membenahi infrastruktur di berapa pulau. Mulai dari pembenahan dermaga, pengadaan kapal transportasi, serta memberikan bantuan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa yang berdomisili di pulau.
Dengan begitu, diharapkan segenap masyarakat di wilayah kepulauan bisa menjalankan tugas dengan lebih nyaman, aman, dan termotivasi, sekaligus memastikan akses layanan dasar tetap terjaga bagi warga pulau.
"Kami meyakini akses yang merata terhadap layanan dasar dan pendidikan yang layak adalah kunci untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga, termasuk mereka yang tinggal di pulau-pulau. Kami harap segala kebijakan ini bisa membuat masyarakat semakin nyaman dan aman," ujar dia.