.jpg){kind=small}
Bisnis.com, MAKASSAR - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat belanja negara di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sepanjang Januari-April 2025 sebesar Rp15,18 triliun, atau mencakup 28,4% dari pagu sebesar Rp54,44 triliun.
Terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terealisasi Rp5,03 triliun atau berkontribusi 33,1% dan Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp10,14 triliun atau berkontribusi 66,9%.
Jika dilihat dari total keseluruhan realisasi belanja negara di Sulsel, angkanya berkurang 10,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kantor Wilayah DJPb Sulsel Angkaswantoro mengatakan penurunan realisasi ini lebih disebabkan karena efek dari kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah sejak awal tahun.
Akibatnya beberapa kementerian lembaga di Sulsel masih menunggu instruksi dari kantor pusatnya masing-masing, mana saja kegiatan yang harus diefisiensi.
"Sampai kuartal I/2025 lalu beberapa kementerian lembaga cenderung masing menunggu arahan dari pihak eselon satunya, mana-mana saja kegiatan yang harus diefisiensi. Ini membuat realisasi belanja terkontraksi cukup tinggi," paparnya melalui konferensi pers di Makassar, Rabu (28/5/2025).
Baca Juga
Pengaruh efisiensi ini bisa dilihat dari komposisi alokasi BPP pada belanja barang dan belanja modal yang masing-masing mengalami penurunan.
Belanja barang di Sulsel hanya terealisasi Rp1,4 triliun atau mengalami pengurangan cukup tinggi mencapai 49% jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,75 triliun.
Sedangkan pada belanja modal, realisasinya hanya Rp150 miliar atau turun mencapai 73,6% dibandingkan tahun laly yang mencapai Rp550 miliar.
"Hanya pada belanja pegawai dan belanja bantuan sosial yang mengalami pertumbuhan positif masing masing 4,8% dan 23,9%. Belanja pegawai terealisasi Rp3,44 triliun dan belanja bantuan sosial Rp50 miliar.
Sementara itu untuk alokasi belanja TKD, paling banyak porsinya kepada Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai R[7,47 triliun. Dominasi DAU ini sekaligus menandai kalau tingginya ketergantungan pemerintah daerah di Sulsel terhadap pemerintah pusat dalam rangka pemenuhan belanja operasional.
