Wali Kota Makassar Rombak Direksi di Empat Perusahaan Daerah, Ini Rinciannya

Bisnis.com, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin merombak jajaran direksi di empat perusahaan daerah, yaitu di PDAM Kota Makassar, PD Terminal Makassar Raya, PD Pasar Makassar Raya, dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Parkir Makassar Raya.

Bukan hanya jajaran direksi, dewan pengawas (Dewas) di empat perusahaan tersebut pun turut diganti.

"Seluruh direksi dan dewas telah diberhentikan per 21 April 2025, untuk sementara digantikan oleh pelaksana tugas, yang akan menjalankan tugas hingga pemerintah melantik direksi definitif," ungkapnya kepada wartawan, Selasa (22/4/2025).

Munafri merinci, untuk posisi PDAM Kota Makassar, direktur utama kini dijabat Hamzah Ahmad dan direktur keuangannya dijabat Nanang Sutarjo. Dewas PDAM Kota Makassar dijabat oleh Andi Zulkifli Nanda. yang merupakan Kepala Bappeda Kota Makassar.

Posisi PD Pasar Makassar Raya, direktur utama dijabat Ali Gauli Arif dan direktur keuangannya Aiman. Sementara posisi Dewas dijabat Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar Arlin Ariesta.

Selanjutnya posisi PD Terminal Makassar Raya, direktur utamanya Elber Maqbul Amin dan direktur keuangannya Amir Hamzah. Dewas dijabat Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar Zainal Ibrahim.

Terakhir posisi Perumda Parkir Makassar Raya, direktur utama dijabat Adi Rasyid Ali dengan direktur keuangannya Syafri. Posisi Dewas dijabat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Firman Hamid Pagarra. 

Munafri menjelaskan bahwa perombakan ini merupakan bagian dari pembenahan menyeluruh tata kelola perusahaan daerah supaya lebih kompetitif. Setiap perusahaan kini memiliki perwakilan dari unsur pemerintahan dan profesional dari berbagai latar belakang profesi. 

Pihaknya pun telah membentuk tim transisi untuk mengevaluasi kinerja seluruh perusahaan daerah secara menyeluruh, agar bisa meningkatkan kinerja perusahaan dan memberi kontribusi bagi pembangunan kota.

"Masih ada dua perusahaan daerah lagi yang belum dirombak, yaitu BPR dan RPH di mana BPR memang harus ada izin OJK terlebih dahulu. Sementara RPH rencananya akan dijadikan Perseroda Pangan untuk Kota Makassar," tutupnya.