Persentase Penduduk Miskin Sulsel Tahun ini Harus di Bawah 8%, Begini Strateginya

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memasang target bisa menurunkan angka persentase penduduk miskin di wilayahnya hingga berada di bawah 8% pada tahun ini.

Kolaborasi program antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dikencangkan demi pemenuhan target tersebut.

Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulsel Abdul Malik Faisal mengatakan pandemi Covid-19 lalu telah memberi efek negatif terhadap aktivitas penduduk di provinsi ini. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan sehingga memberi dampak peningkatan kemiskinan hingga sekarang.

Meskipun data Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini menyatakan penduduk miskin Sulsel berkurang 0,64% dibandingkan tahun lalu, namun jumlahnya yang sebesar 736.480 orang masih menjadi perhatian karena wilayah ini menjadi provinsi dengan tingkat penduduk miskin terbanyak se-Sulawesi.

Maka dari itu, akan ada beberapa strategi pengentasan lintas sektor yang akan diterapkan. Dari sisi kesehatan, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota akan mencoba membantu iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Skemanya sharing antara kita dengan pemkab atau pemkot setempat. Tujuannya, minimal tertangani kalau dia sakit, tidak perlu cari biaya lagi," ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (2/7/2024).

Dari sisi pertanian, akan ada pemberdayaan masyarakat hingga bisa mendapatkan pendapatan tambahan. 

Pemprov Sulsel sendiri dikatakannya selama ini telah rutin memberikan bantuan bibit tanaman hortikultura di beberapa kabupaten, begitu juga dengan bantuan bibit ikan air tawar di beberapa danau. Bantuan-bantuan ini pun rencananya masih akan terus dilanjutkan pada tahun ini.

Selain itu, pihak pemerintah provinsi juga akan memberikan bantuan bibit ayam untuk 100 masyarakat miskin di tiap kabupaten/kota. Tujuannya supaya mereka terberdaya dengan memanfaatkan potensi pertanian yang ada di sekitarnya.

"Kita akan terus kolaborasi dengan semua OPD dan bersinergi dengan instansi vertikal dan kabupaten/kota. Juga bagaimana kita nantinya bisa menangani masyarakat miskin itu melalui data by name by address," jelasnya.