Bisnis.com, MAKASSAR — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menargetnya transaksi pada Pekan Ekonomi Syariah (Pesyar) Sulsel 2024 kurang lebih sebesar Rp2 miliar, dari penjualan modest fashion dan segala produk halal yang dipamerkan pada event tersebut.
Kepala KPwBI Sulsel Rizki Ernadi Wimanda mengatakan, angka tersebut lebih besar dari realisasi transaksi pada event yang sama tahun sebelumnya, yang hanya mencapai kurang lebih Rp1 miliar. Peningkatan target ini seiring potensi ekspor produk modest fashion yang semakin besar dari Sulsel.
"Kami akan gencarkan produk modest fashion dan produk halal asal Sulsel melalui medsos maupun website, kemudian akan promosikan ke KBRI kita. Apalagi potensi ekspor kita tahun ini cukup besar. Produk-produk Sulsel sangat layak di ekspor, keunikannya, kombinasi warnanya pas, bahannya bagus, kualitas prima, tidak kalah dengan negara-negara di dunia," ungkapnya kepada Bisnis, Senin (25/3/2024).
Rizki mengungkapkan, kegiatan ini menghadirkan lebih dari 100 pelaku usaha dan desainer terkemuka yang berkiprah di level Internasional maupun Nasional yang sangat potensial untuk dapat mengakselerasi ekonomi dan keuangan syariah.
Pesyar Sulsel 2024 juga semakin menjawab tantangan terkait transformasi digital bagi pelaku usaha melalui tersedianya pembayaran menggunakan QRIS. Melalui penggunaan QRIS, pelaku usaha maupun pembeli akan mendapatkan experience transaksi yang lebih cepat, mudah, murah, dan aman.
Selanjutnya, juga disediakan booth untuk konsultasi/pelayanan pengurusan sertifikasi halal oleh Halal Center dan BPPOM MUI untuk UMKM atau pelaku usaha yang ingin melakukan pengurusan sertifikasi halal.
Baca Juga
"Melalui pekan ekonomi syariah ini, kita menggaungkan bahwa di kawasan timur Indonesia punya secercah harapan untuk fashion mode dan makanan. Kalau semua daerah melaksanakan seperti ini, maka dunia akan melihat di Indonesia ternyata sudah maju, produk-produk halalnya sudah di ekspor," paparnya.
Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sulsel sendiri, ditambahkannya, masih harus terus membutuhkan dukungan, sinergi, dan kolaborasi dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu perlu adanya jalinan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, pemuka agama, akademisi, media massa, dan seluruh elemen masyarakat.