Kenaikan BBM Masih Berefek ke Inflasi Sulsel Oktober 2022

Bisnis.com, MAKASSAR - Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami inflasi secara tahunan sebesar 6,12 persen pada Oktober 2022. Kebijakan pengalihan subsidi BBM oleh pemerintah masih begitu mempengaruhi tingkat inflasi di wilayah ini.

Bensin masih menjadi komoditas yang paling besar memberikan andil inflasi bulan ini dengan 0,961 persen. Komoditas lain yang memberikan andil terbesar adalah angkutan udara dengan 0,610 persen, minyak goreng 0,271 persen, dan telur ayam ras 0,188 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel Suntono mengatakan, Inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 10 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,74 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,03 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,77 persen.

Kemudian kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,96 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,53 persen; kelompok transportasi sebesar 19,17 persen; kelompok rekreasi, budaya dan olahraga sebesar 3,13 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,47 persen.

Selanjutnya ada kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,33 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,44 persen.

"Sementara kalau secara month to month (mtm) Oktober 2022, Sulsel tercatat deflasi 0,18 persen dan tingkat inflasi year to date (ytd) sebesar 4,76 persen," ungkapnya, Selasa (1/11/2022).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel Causa Iman Karana mengatakan kenaikan harga pada dua komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar dipengaruhi oleh kebijakan pengalihan subsidi BBM oleh pemerintah pusat.

Oleh karen itu demi menjaga stabilitas inflasi, pihaknya bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulsel terus memantau pergerakan harga dan melakukan langkah-langkah pengendalian yang diperlukan mengacu pada kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).

Sebagaimana instruksi pemerintah pusat, jajaran pemerintah daerah dikatakannya didorong bisa menggunakan instrumen pembiayaan APBD dalam rangka pengendalian inflasi.

"Antara lain meliputi penggunaan 2 persen Dana Transfer Umum dan penggunaan mata anggaran Belanja Tak Terduga untuk pengendalian inflasi daerah, misalnya dalam rangka pemberian subsidi," tutup Causa.