Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Restrukturisasi Kredit Perbankan di Sulsel Rp14,76 Triliun

OJK telah memperpanjang restrukturisasi perbankan hingga Maret 2023.
Nugroho Nafika Kassa
Nugroho Nafika Kassa - Bisnis.com 07 Desember 2021  |  14:08 WIB
Warga mengunjungi Anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/11/2021). Pemerintah Kota Makassar kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 hingga 6 Desenber 2021 meski kasus harian Covid-19 di kota tersebut mengalami penurunan. - Antara/Abriawan Abhe.
Warga mengunjungi Anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/11/2021). Pemerintah Kota Makassar kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 hingga 6 Desenber 2021 meski kasus harian Covid-19 di kota tersebut mengalami penurunan. - Antara/Abriawan Abhe.

Bisnis.com, MAKASSAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 6 Sulawesi Papua dan Maluku (Sulampua) mencatat posisi restrukturisasi perbankan di Sulsel per Oktober 2021 mencapai Rp 14,76 triliun dengan 148.825 debitur.

Kepala OJK Regional 6 Sulampua Mohammad Nurdin Subandi, menuturkan restrukturisasi tersebut terdiri Bank BUMN sebesar Rp 9,97 triliun atau 67,58% dari Restrukturisasi perbankan Sulsel dengan 127.395 debitur. Bank swasta nasional sebesar Rp 3,57 triliun atau 24,19% dari restrukturisasi perbankan Sulsel dengan 19.453 debitur.

Sementara Bank Syariah sebesar Rp 277,73 miliar atau 1,88% dari restrukturisasi perbankan Sulsel dengan 801 debitur. Serta BPD sebesar Rp 973,37 miliar atau 6,45% dari restrukturisasi perbankan Sulsel dengan 1.176 debitur.

Restrukturisasi perbankan tersebut dilakukan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17/POJK.03/2021. Dimana OJK telah memperpanjang restrukturisasi perbankan hingga Maret 2023.

"OJK terus melakukan pemantauan terhadap realisasi kebijakan restrukturisasi perbankan," ungkap Nurdin, Selasa (7/12/2021).

Nurdin mengatakan, dalam pemberian reakturisasi kepada debitur, perbankan diwajibkan untuk memisahkan antara debitur yang kreditnya dapat direcover dan debitur yang sudah tidak dapat direcover.

Sementara Ekonom Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof. Hamid Paddu menyebutkan restrukturisasi tersebut masih menjadi bagian untuk mengantisipasi terjadi resesi moneter akibat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai sekarang

"Ini masih menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan untuk mengatasi resesi akibat pandemi, selain restrukturisasi perbankan juga pemerintah melakukan restrukturisasi KPR DP Rp0, juga subsidi UMKM," ujar Pro. Hamid.

Tujuannya untuk mendorong konsumsi masyarakat. Diketahui masa pandemi Covid-19 ini yang paling terdampak adalah konsumsi.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

OJK makassar sulsel restrukturisasi utang
Editor : Miftahul Ulum

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top