Sulsel Diimbau Benahi Tata Kelola Pemerintahan

Bisnis.com, MAKASSAR - Terkuaknya kasus korupsi yang menjerat Gubernur Sulsel non aktif Nurdin Abdullah, Pemerintah Provinsi Sulsel diminta untuk melakukan pembenahan pada tata kelola pemerintahan.

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Herry Muryanto menyatakan seluruh pelaksanaan tata kelola pemerintahan Pemprov Sulsel dipantau melalui Monitoring Center for Prevention (MCP). Sayangnya, program tersebut kata Herry tidak berjalan dengan baik.

"MCP nanti pelaksanaannya akan lebih kita instensifkan. Harusnya MCP itu kalau dijalankan dengan sesungguhnya, tujuan utama untuk pencegahan (korupsi) akan berjalan," jelas Herry di Makassar, Rabu (17/3/2021).

Merujuk pada data KPK, skor tata kelola pemerintahan Pemprov Sulsel pada sistem aplikasi MCP, masih berada di batas bawah yakni sebesar 70,64 persen. Skor tersebut menempatkan Pemprov Sulsel pada peringkat 19 dari 25 Pemda di Sulsel. Padahal sebelumnya, capaian skor Sulsel berada pada kisaran 90 persen.

Melalui sistem aplikasi tersebut, KPK nantinya akan mengintensifkan sejumlah poin. Termasuk akan melakukan penilaian kembali dengan melihat sejumlah indikator uang harus dipenuhi.

"Jadi kita berharap ke depan itu tidak hanya formalistis. Tapi secara substansi," singkat Herry.

Diketahui, salah satu yang menjadi perhatian penting yaitu tata kelola pengadaan barang dan jasa. Di mana sebelumnya, unit kerja tersebut juga ikut digeledah usai penetapan Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi pada sejumlah proyek infrastruktur di Sulsel.

Kepala Satgas Korsupgah KPK Wilayah IV Niken Aryati turut memberikan arahannya dan masukannya kepada Pemprov Sulsel. Ia mengatakan, bahwa pihaknya akan lebih berfokus dalam melakukan pencegahan dan penindakan.

"Mari kita kawal bersama-sama, intinya harus transparansi. Kita harus minimalkan, mari bapak, ibu untuk meningkatkan independen. Kalau ada yang intervensi, lapor ke kami," tegas Niken.

Melihat kondisi yang ada saat ini, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman melakukan rapat koordinasi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemprov Sulsel. Sudirman mengapresiasi KPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pendampingannya.

"Terkait tata kelola pengadaan barang dan jasa. Memang harus hati-hati dan tepat sasaran. Kita ada Inspektorat untuk menjadi 'dokter' pribadi bagi OPD di Pemprov Sulsel," jelas Sudirman.

Sebelumnya, Pemprov Sulsel bersama KPK pada Selasa (16/3/2021) telah melakukan perjanjian kerja sama terkait komitmen dan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkup Pemprov Sulsel. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan tata kelola pemerintahan agar berjalan lebih baik lagi.

Adapun dalam penandatangan MoU tersebut, tercatat ada empat hal yang disepakati oleh kedua pihak. Di antaranya, pengadaan barang an jasa (PBJ) dan bebas suap, perbaikan manajemen SDM (promosi, mutasi, dan rotasi), implementasi benturan kepentingan, penguatan APIP untuk pengawasan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel