Bisnis.com, MANADO — Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Gorontalo menyerahkan laporan pengawasan periode 2019 kepada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Senin (13/1/2020).
Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo Supriyadi mengungkapkan terdapat empat aspek penting yang menjadi fokus yakni pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN), peningkatan fiskal daerah, pengamanan aset negara, dan tata kelola pemerintahan.
Sebagai contoh, Supriyadi menyoroti PSN pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Anggrek. Menurutnya, proyek itu sudah cukup baik dan telah mencapai progres pekerjaan fisik 96% sampai dengan akhir 2019.
“Kami juga melihat pembangunan waduk di Bulango Ulu. Kami berharap proses pembebasan lahannya kami ikut dilibatkan untuk pegawasannya,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (13/1/2020).
Dari sisi peningkatan fiskal, dia melihat pendapatan daerah semua kabupaten, kota, dan provinsi masih sangat minim. Pihaknya menyebut intervensi alokasi dana dari pemerintah pusat masih lebih besar terhadap keuangan Gorontalo.
Evaluasi lainnya yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Gorontalo yakni menyangkut pengamanan aset. Dari situ, ditemukan ada badan usaha milik daerah (BUMD) yang telah lama berhenti beroperasi.
“Kami sampaikan ke Gubernur jika ingin dihidupkan kembali harus ada rencana strategis yang bagus dan kepengurusan profesional sehingga tidak rugi,” jelas Supriyadi.
Sementara itu, dia menilai tata kelola pemerintahan di Gorontalo sudah berjalan dengan baik. Menurutnya, kualitas aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah sangat baik dengan meraih penghargaan APIP Level 3.