Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Lelang Proyek 2020 di Gorontalo Sudah Capai 70,7 Persen

Progres lelang proyek pembangunan tahun anggaran 2020 di Provinsi Gorontalo telah mencapai 70,7 persen.
Gubernur Provinsi Gorontalo Rusli Habibie/Antara-Adiwinata Solihin
Gubernur Provinsi Gorontalo Rusli Habibie/Antara-Adiwinata Solihin

Bisnis.com, MANADO— Progres lelang proyek pembangunan tahun anggaran 2020 di Provinsi Gorontalo telah mencapai 70,7 persen.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta kepada jajarannya untuk mengubah cara kerja dan lebih serius dalam menjalankan lelang. Apalagi, saat ini sudah memasuki era digitalisasi.

“Ini selalu saya ingatkan, bahkan Presiden mengingatkan jangan program dan pekerjaan fisik bertumpuk pada akhir tahun,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (9/12/2019).

Pemerintah Provinsi Gorontalo melaporkan progres lelang proyek tahun anggaran 2020 di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) mencapai 70,7 persen. Angka itu membawa Gorontalo menjadi empat provinsi secara nasional dengan progres lelang terbaik.

Rusli mengatakan ekonomi daerah masih sangat bertumpu kepada pembiayaan dan pembelanjaan pemerintah. Dengan demikian, apabila program baru bergerak mulai pertengahan tahun maka perputaran ekonomi akan ikut terdampak.

“Geliat perekonomian di Gorontalo dari Januari sampai Maret itu, rumah makan saja sepi, terutama para tenaga kerja lepas sepi karena belum ada kegiatan ekonomi yang berjalan,” kata Rusli.

Sementara itu, Kepala Biro Pengadaan Provinsi Gorontalo Wahyudin Katili mengatakan saat ini tersisa 29,3 persen proyek barang dan jasa yang belum dilelang secara daring atau online. Kendati demikian, menurutnya, proses pengadaan barang dan jasa bukannya tanpa kendala jika dilakukan pada akhir tahun berjalan.

Wahyudin menyebut ada sejumlah item barang dan jasa yang tercantum di e-catalog menghilang dari sistem. Pasalnya, terjadi pembaruan harga dan kontrak yang akan kembali ditayangkan 1 hingga 2 bulan ke depan.

“Harga dan kontrak biasanya pada akhir tahun begini dievaluasi oleh LKPP [Lembaga Kebijakan Pengadaan Barag/Jasa Pemerintah] sehingga barangnya hilang dari e-catalog. Harga barang dan jasa itu muncul lagi antara Februari dan Maret sehingga sedikit menyulitkan untuk mempercepat proses pengadaan di awal tahun,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler