Wapres JK : Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Mahal

Wapres JK menyebut Kota Makassar merupakan kota yang belum cocok memgembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
Andini Ristyaningrum
Andini Ristyaningrum - Bisnis.com 07 Oktober 2019  |  13:40 WIB
Wapres JK : Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Mahal
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat melakukan kunjungan kerja silaturahim di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Minggu (6/10/2019) - Andini Ristyaningrum

Bisnis.com, MAKASSAR -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut, Kota Makassar merupakan kota yang belum cocok memgembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Hal itu menurut JK, sebab pemanfaatan energi terbarukan dari sampah membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

"Pada dasarnya, sampah memang bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Tapi, itu tidak cukup visible. Butuh anggaran yang besar. Kota sebesar Makassar tidak cocok kembangkan itu," ungkap JK saat melakukan silaturahim di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Minggu (6/10/2019).

Pernyataan orang nomor dua di Indonesia itu tentu berbanding terbalik dengan peraturan yang telah dibuat pemerintah. PLTSa bahkan sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 35/2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Dalam Perpres tersebut terdapat 12 daerah di Indonesia yang didorong untuk menjadi percontohan antara lain DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Palembang, dan Manado.

Sementara menurut JK, untuk mengatasi permasalahan dan volume sampah di Makassar, sebaiknya sampah tersebut diolah menjadi pupuk kompos saja. Sebab jika dilihat dari sisi ekonomi, pemanfaatan sampah menjadi pupuk bisa menghemat anggaran dan lebih visible.

"Menurut saya di negara besar manapun belum ada yang bisa kembangkan PLTSa ini.  Lebih baik dibuat kompos, biayanya jauh lebih murah. Kita buat listrik dari tenaga laiin saja," ungkap JK.

Sebelumnya, berdasarkan riset Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), penerapan teknologi termal untuk mengurangi volume sampah di beberapa kota itu dinilai tidak realistis, mahal dan berpotenai gagal. Dari sisi pembiayaan maupun teknis, rencana tersebut dinilai berlawanan dengan prinsip pengelolaan sampah sebagaj sumber daya material secara berkelanjutan.

Faktanya, sejak Perpres diterbitkan keenam daerah didorong untuk mengembangkan PLTSa belum menunjukkan progres yang signifikan. Riset Walhi juga menyebut kelayakan proyek PLTSa yang akan dibangun itu juga masih menjadi tanda tanya.

Di Makassar sendiri, rencana PLTSa sudah berada pada tahap penjajakan dengan investor. Sebelumnya, Pemerintah Kota Makassar telah mengaet sejumlah investor dari beberapa negara di antaranya Italia, Korea, dan yang terbaru investor asal Jepang.

Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb menjelaskan permasalahan sampah di Makassar bukan hal yang patut diabaikan. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang dinilai hanya mampu menampung sampah hingga 2020 mendatang. Per hari, TPA yang terletak di Kecamatan Manggala itu menerima volume sampah sebanyak 1.131 ton dari 200 kendaraan sampah yang beroperasi.

"Itupun hanya 80% yang bisa diangkut dan hanya 10% di antaranya yang bisa dikelola. Karenanya, kami membutuhka arahan dari Pak JK selaku Wapres, orang yang kami tuakan dan juga yang kami banggakan," kata Iqbal.

Karenanya, saat dengan pertemuan investor asal Jepang, Makassar memang membutuhkan teknologi pengolah sampah untu menjadi energi listrik. Jika proyek PLTSa itu terealisasi, maka energi listrik yang dihasilkan yakni sebesar 400-800 kWh untuk setiap 1 ton sampah.

"Kami dari Pemkot Makassar akan terus berupaya mencari alternatif pemanfaatan dalam berbagai rekayasa pengelolaan sampah yang ada saat ini," kata Iqbal.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
sampah, Wapres JK, makassar

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Top