Bisnis.com, MANADO— Perwakilan Badan Eksekuktif Mahasiswa Provinsi Gorontalo menyampaikan 10 tuntutan yang terangkum dalam Dekrit Rakyat Gorontalo.
Dekrit itu ditandatangani oleh 10 ketua Badan Eksekukutif Mahasishwa (BEM) serta 5 Ketua dan Koordinator Dewan Pembina BEM Gorontalo. Naskah tersebut diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Tuntutan para mahasiswa tersebut yakni meminta Presiden dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mencabut revisi Undang Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
Selanjutnya, mahasiswa juga meminta agar mencabut UU Pemasyarakatan yang dinilai memberikan kenikmatan bagi koruptor. Mereka juga mendesak penundaan pengesahan dan mengeluarkan seluruh ketentuan mengenai korupsi dari RUU KUHP.
Para mahasiswa Gorontalo juga meminta agar rancangan KUHP dicabut dan melakukan kajian serta partisipasi publik kembali dalam penyusunan secara komprehensif sebelum melakukan pembahasan di DPR. Kemudian, mendisiplinkan aparat negara dalam berhadapan dengan rakyat yang menjamin kebebasan berpendapat agar tercipta demokrasi yang sehat.
Wakil Presiden BEM Universitas Negeri Gorontalo yang mengatasnamakan BEM Provinsi Gorontalo Nagita Anastiafiani menyampaikan agar konflik agraria segera diselesaikan dan dilaksanakan reforma agraria sejati. Pihaknya juga menolak RUU Minerba yang berpotensi mengkriminalisasi rakyat dalam konflik pertambangan.
“Menolak RUU Pertanahan yang berpotensi memperparah ketimpangan kepemilikan tanah,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (30/9/2019).
BEM Provinsi Gorontalo juga menuntut penghentian kriminalisasi petani. Mereka juga meminta kepada Kepolisian agar segera mengusut dan memecat oknum aparat yang melakukan tindakan represif serta penembakan terhadap mahasiswa di berbagai daerah.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyatakan akan ikut menandatangani surat yang diaspirasikan mahasiswa. Akan tetapi, pihaknya berharap agar poin-poin tuntutan disusun lebih rapi dan mengakomodisasi semua keinginan mahasiswa.
“Kami sudah bicara dengan Kapolda dan Forkopimda semua siap tanda tangan,” jelasnya.
Rusli menambahkan akan memfasilitasi mahasiswa ke Jakarta untuk meneruskan aspirasi ke pemerintah pusat dan DPR. Dengan catatan, rekomendasi itu sudah tersusun lengkap.
“Bahkan mahasiswa saya suruh dampingi staf saya atau saya langsung antar ke sana. Supaya Gorontalo ini dianggap sebagai bagian dari Indonesia dan aspirasi kita didengar juga,” imbuhnya.
