LPDB-KUMKM Suntik Rp250 Miliar untuk Bank Sulselbar

Bisnis.com, MAKASSAR -- Kementerian Koperasi dan UKM melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) mengucurkan anggaran sebesar Rp250 miliar kepada Bank Pembangunan Daerah Sulselbar atau Bank Sulselbar. 

Bantuan yang bakal diberikan kepada koperasi dan pelaku UMKM ini merupakan upaya Bank Sulselbar untuk meningkatkan eksistensi sektor tersebut dalam mendorong perekonomian daerah.

Seluruh usaha produktif di wilayah Sulsel dan Sulbar dipastikan mendapat kucuran dana dengan skema pengembalian dana selama lima tahun.

"Kami berupaya untuk melakukan pencarian segera. Karena pada akhir tahun bisa cukup berat untuk melakukan langkah akselerasi," ungkap Direktur Utama Bank Sulselbar, Andi Muhammad Rahmat usai penandatanganan kerja sama dengan LPDB-KUMKM di Makassar, Jumat (27/9/2019).

Rahmat menjelaskan strategi penyaluran bantuan untuk koperasi dan UMKM itu telah disusun oleh Direktur Pemasaran Bank Sulselbar. Yang mana rencana setiap kuota akan mendapat jatah sebesar Rp20 juta. Ia menyebut, pihak LPDB-KUMKM memberi jangka waktu akselerasi penyaluran selama tujuh bulan. 

Adapun bantuan tersebut akan dilakukan dalam dua periode, di mana masing-masing periode jumlah anggaran yang diberikan yakni sebesar Rp125 juta. Rahmat menjelaskan, penyaluran paling lambat akan dilakukan bulan ini kepada koperasi dan ukm. Pihaknya juga telah menyeleksi seluruh koperasi dan umkm yang akan mendapat bantuan anggaran tersebut. 

"Kami sudah bekerja sama dengan LPDB sudah cukup lama. Hanya saja, untuk bantuan ini lembaga teraebut tidak bisa menyalurkan langsung ke masyarakat. Harus melalui lembaga lain, misalnya koperasi dan perbankan. Dipilihlah Bank Sulselbar untuk membantu penyaluran itu," terang Rahmat.

Performa penyaluran kredit untuk UMKM sendiri kata Rahmat cukup bagus. Bank Sulselbar mampu menyentuh 16% di banding BPD lain dengan penyaluran produktif sebesar 11%. Hal itu berarti Bank Sulselbar mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan BPD se Indonesia. 

"Secara nilai rupiah kita masih lebih besar dibandingkan BPD lainnya di Indonesia," katanya.

Sementara untuk kinerja NPL dari penyaluran UMKM sempat bergejolak, sehingga membawa NPL perseroan untuk UMKM berada di angka 0,2%. Hal itu dikarenakan adanya lembaga asuransi yang memback-up penyaluran tersebut. Namun, tidak mampu membayar pinjamannya. 

Karenanya, Rahmat akan menyusun strategi baru yakni pialang asuransi untuk menekan NPL dan menjamin asuransi yang digandeng bisa memacu pengembalian dana yang disalurkan. Rahmat mengaku optimistis kinerja kredit maupun NPL hingga akhir tahun 2019 bisa semakin prima.