Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Didampingi Suaib Mansyur, Bupati Indah Bawa Ole-ole untuk Masyarakat Luwu Utara

Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani menerima Surat Keputusan (SK) Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Bukan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan.
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com 19 Agustus 2019  |  18:28 WIB
Bupati Indah bersama PLH. Bappeda, Suaib Mansyur melihat peta secara seksama di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel.
Bupati Indah bersama PLH. Bappeda, Suaib Mansyur melihat peta secara seksama di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel.

-- Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani menerima Surat Keputusan (SK) Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Bukan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan.

SK dengan nomor SK.362/Menlhk/Setjen/Pla.0/5/2019 tersebut diserahkan langsung oleh Sesditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Hidup didampingi Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, Senin (19/8).

"Ini yang kita nanti-nantikan semua, setiap ada perubahan segera kita usulkan sebab sekarang ini banyak perubahan terutama pembukaan jalan strategis Nasional di daerah," kata Nurdin Abdullah saat memberikan sambutan.

Menurut Nurdin, betapa besar harapan Indonesia pada Provinsi Sulsel sebagai penyangga pangan Nasional.

"Kebijakan program baru dalam 22 hari ijin selesai, juga sudah dilakukan penyederhanaan dari tingkat pusat hingga daerah. Tugas kita adalah bagaimana daerah konservasi terlindungi tanpa membatasi aktivitas ekonomi masyarakat, jangan kaku dan jangan melarang tanpa ada solusi," terang Nurdin di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, tempat giat berlangsung.

Sementara Indah Putri yang menerima SK didampingi PLH. Bappeda, Suaib Mansyur langsung membuka peta dan melihat secara seksama. "Ini ole-ole untuk masyarakat Luwu Utara," ucapnya.

Sebagai informasi saat ini tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI juga sedang berada di Luwu Utara dalam rangka melaksanakan program perhutanan sosial. Menurut data ada 80.000 lahan potensial yang tersebar di 12 kecamatan dan 36 desa.

"Kita berharap program dapat segera diimplementasikan dalam kurun waktu paling lambat 22 hari ke depan mengingat bahwa persoalan legalitas atau lahan yang dikuasai secara esistim oleh masyarakat kita yang bermukim di kawasan hutan menjadi penting untuk segera kita wujudkan dan InsyaAllah dengan seluruh OPD yang ada di Luwu Utara akan berkolaborasi dalam rangka mendorong kesempatan usaha dan peningkatan SDM." harap Indah. (Rn)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

luwu utara
Editor : Media Digital
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top