Bisnis.com, MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengharapkan kebutuhan infrastruktur untuk untuk meningkatkan konektivitas antar daerah di Sulawesi dapat menjadi priroritas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020—2024.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulut Ricky Toemandoek mengatakan bahwa konektivitas darat baik melalui jalan tol maupun jalur kereta api menjadi prioritas bagi Sulawesi untuk mewujudkan wisata terpadu.
“Konektivitas menjadi kunci bagaimana kita mengatur wisata yang terpadu di Sulawesi. Kemudian ada kesepakatan juga menyangkut kereta api, itu yang secara terpadu kita ada juga prioritasnya sesuai dengan kebutuhan daerah,” katanya kepada Bisnis, Selasa (6/8/2019).
Selain itu, revitalisasi danau Tondano yang terus mengalami pendangkalan dalam beberapa tahun terakhir perlu menjadi fokus pembangunan. Danau ini memiliki fungsi penting bagi masyarakat Sulut, seperti sumber air baku dan perikanan budidya.
“Ternyata, beruntung hal itu akan dimasukkan juga dalam RPJMN. Sektor perikanan, jalan tol kita juga saya kira banyak yang ter-cover, saya lihat itu priortias yang masuk dalam RPJMN,” ujarnya.
Kendati demikian, Plt. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Gellwynn Jusuf sebelumnya mengatakan bahwa kemampuan fiskal negara tidak mampu memenuhi setiap kebutuhan daerah.
Dia menjelaskan bahwa kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke daerah melalui Kementerian/Lembaga hanya mampu mencukupi 20%—25% dari pembangunan di masa mendatang.
Untuk itu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat memanfaatkan sumber pendanaan alternatif. Salah satunya adalah dengan berkolaborasi dengan swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Ricky Toemandoek menjelaskan, Pemprov Sulut sudah mulai menggunakan skema alternatif untuk pembangunan. Salah satunya untuk membangun Rumah Sakit Pendidikan Universitas Sam Ratulangi. Pihaknya juga tengah merencanakan pembangunan Rumah Sakit Mata dengan skema serupa.
“Kami di provinsi juga ada rumah sakit mata melalui kerja sama dengan SMI [PT Sarana Multi Infrastruktur], itu sudah masuk di infrastruktur,” ujarnya.
Kendati demikian, menurutnya Pemprov Sulut belum akan mengeksplorasi peluang pendanaan alternatif lain seperti penerbitan obligasi pemerintah daerah. Skema pembiayaan seperti itu dinilai masih sulit dilakukan pemerintah daerah.
PARIWISATA
Secara umum, menurutnya prioritas utama pembangunan di Bumi Nyiur Melambai adalah infrastruktur jalan. Hal ini berhubungan erat dengan potensi industri pariwisata yang terus berkembang di Sulut. Pihaknya telah merencanakan sejumlah pembangunan untuk mendukung hal itu.
“Prioritas itu jalan, karena butuh jalan ke pusat pariwisata, khusus KEK Likupang, kami sedang membangun jalan ke sana yang dibiayai oleh APBN itu jalan nasional. Selain itu, ada pula pengembangan jalan tol lagi Manado-Bitung-Kawangkoan-Amurang, dia sudah punya tiga trase, kurang lebih 65 km,” jelasnya.
Pengembangan Jalan Tol Manado-Bitung itu, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan keterlibatan swasta dalam proses pengerjaannya. Pemerintah Provinsi akan terlebih dahulu menyiapkan pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk itu.
“Kami selalu sama dengan tol yang sekarang [Tol Manado-Bitung], pembebasan tanahnya kita siapkan. Kalau dia memang layak kan, LHR-nya bagus bisa kami tawarkan ke swasta, tapi sementara ini masih APBN proyeksinya,” jelasnya.
Konektivitas udara juga tengah menjadi fokus pembangunan di Sulut. Dia menjelaskan, saat ini Pemprov berfokus untuk merampungkan perpanjangan Runway Bandara Sam Ratulangi, pembangunan Bandara Bolaang Mongondow, dan pembangunan Bandara Sitaro.
.jpg?w=184&h=104)
.jpg?w=184&h=104)
