Bisnis.com, MANADO – Pemerintah Sulawesi Utara masih optimistis dapat menggenjot laju pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun kendati realisasi pertumbuhan hingga semester I/2019 tidak memuaskan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut secara kumulatif pertumbuhan ekonomi pada semester I/2019 tercatat sebesar 6,02%. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, capaian tersebut tercatat lebih rendah.
Pertumbuhan ekonomi secara tahunan pada kuartal II/2019 sebesar 5,48% juga tercatat melambat. Pada kuartal II/2018, pertumbuhan ekonomi Bumi Nyiur Melambai tercatat sebesar 5,83% secara tahunan.
Staf Khusus Gubernur Sulut Bidang Pariwisata Dino Gobel mengatakan bahwa meski mengalami perlambatan, pertumbuhan ekonomi Sulut masih memiliki sejumlah harapan dari berbagai sektor, terutama sektor pariwisata.
“Terlihat sekali ini kontribusi sektor jasa yang identik dengan pariwisata, baik itu sektor akomodasi makanan dan minum maupun sektor jasa dan transportasi itu ada pertumbuhan, termasuk juga perikanan,” katanya kepada Bisnis, Senin (5/8/2019).
Jasa lainnya mencatatkan pertumbuhan sebesar 9% pada semester I/2019, sedangkan penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 6,35%. Di sisi lain, tiap-tiap sektor transportasi dan pergudangan dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 3,1% dan 6,35%.
Industri pengolahan mengalami penurunan 0,9% pada periode yang sama. Hal ini mengindikasikan langkah pelaku usaha yang mengerem produksi. Namun demikian, sektor perikanan bisa meningkat lantaran peningkatan permintaan dari restoran seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan ke Sulut.
“Hotel dan restoran itu konsumsi tinggi, ini berdampak terhadap ekonomi kerakyatan, ini tepat bahwa membangun pariwisata tidak hanya menguntungkan kalangan tertentu. Hal ini berkontribusi kepada kepada nelayan, terlihat juga dari NTN [Nilai Tukar Nelayan] bergerak ke atas,” jelasnya.
Dia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sulut dan Pemerintah Daerah juga tengah merumuskan aturan tata niaga pariwisata untuk terus memaksimalkan peranan sektor itu. Salah satu fokus utama pembenahan aturan adalah pengelolaan kawasan wisata Bunaken.
Saat ini, lanjutnya, ada sekitar sembilan lembaga yang saling tumpang tindih mengelola kawasan tersebut. Gubernur Sulut Olly Dondokambey tengah mengupayakan efisiensi pengelolaan Bunaken melalui satu badan otoritas.
“Pemerintah Daerah, Kota, Kementerian, BPN, macam-macam punya kewenangan di sana. Pak gubernur sedang meminta otorita khusus untuk itu. Kemudian kedua kita melakukan sinergi konsep Satgas Pariwisata untuk mengatur masuk keluarnya turis,” jelasnya.
Kendati demikian, sumber pertumbuhan dari sektor yang disebutkan Dino tidak terlalu berdampak signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi Sulut pada kuartal II/2019.
Secara kumulatif, sumber pertumbuhan dari sektor transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan jasa lainnya hanya mencapai 0,76% dari pertumuhan sebesar 5,48%.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut Arbonas Hutabarat tetap optmistis pertumbuhan ekonomi dapat melanu meski tercatat mengalami perlambatan hingga semester I/2019. Menurutnya, perlambatan ini lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal.
“Kami selalu optimistis, kalau ada koreksi seperti ini wajar-wajar saja, pertumbuhan ini juga ada kaitannya dengan perang dagang di China yang membuat permintaan terhadap barang komdoitas ekspor kita berkurang, secara spesifik juga harga kopra kita belum sepenuhnya pulih hingga saat ini,” ujarnya, Senin (5/8/2019).
Dia mengharapkan pemerintah dan pelaku usaha dapat menggenjot investasi pada sektor industri pengolahan, khususnya perikanan dan hasil pertanian. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk Sulut dan mengurangi dampak penurunan harga komoditas unggulan.
“KEK Bitung kan antara lain ada industri pengolahan perikanan, itu yang kami tunggu bagaimana ekspor kita akan naik, kami harap ekspor jadi pendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal selanjutnya,” ujarnya.
Selain ekspor, dia mengharapkan pertumbuhan ekonomi Sulut dapat didorong melaui peningkatan konsumsi seiring dengan perayaan keagamaan menjelang akhir tahun. Pemerintah juga diharapkan mempercepat belanja anggaran pada paruh kedua tahun ini.
“Sektor konsumsi juga karena banyaknya perayaan yang akan kita lakukan, kemudian tentu belanja pemerintah, proyek-proyek infrastruktur kita harus jalan terus kan, ini bagi Bank Indonesia adalah motor pertumbuhan baru, baik dari sisi jasa konstruksi ataupun yang lain,” jelasnya.
.jpg?w=184&h=104)
.jpg?w=184&h=104)
_(1).jpg?w=184&h=104)
.jpg?w=184&h=104)
