Bisnis.com, MANADO—Hingga bulan keempat tahun ini, pertumbuhan bisnis perbankan di Sulawesi Utara tercatat mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Regulator meminta perbankan untuk lebih ekspansif, khususnya dalam penyaluran kredit produktif.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara (Sulutgomalut) mencatat, penyaluran kredit di Bumi Nyiur Melambai mencapai Rp37,93 triliun, tumbuh sekitar 7,55% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Adapun, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan mencapai Rp25,08 triliun. Nominal tersebut tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 6,54% secara tahunan. Jumlah rekening DPK tercatat sebanyak 2,83 juta rekening, dengan mayoritas merupakan simpanan tabungan.
Kepala OJK Sulutgomalut Slamet Wibowo menyatakan, secara umum bisnis perbankan di Sulut tumbuh cukup positif. Pertumbuhan kredit, lanjutnya, tidak hanya didominasi oleh pertumbuhan kredit konsumsi yang selama ini menjadi andalan perbankan di Sulut.
“Kalau secara komposisi kredit konsumsi memang tercatat masih cukup tinggi, namun demikian kredit investasi dan kredit modal kerja sudah menunjukkan pertumbuhan yang cukup positif,” jelasnya di Manado Senin (27/5/2019).
Kendati demikian, pertumbuhan kredit tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada April 2018, pertumbuhan kredit perbankan di Sulut mencapai 9,74%, dari Rp32,13 triliun, tumbuh menjadi Rp35,27 triliun.
Penghimpunan DPK perbankan juga tercatat mengalami perlambatan. Pada April 2018, total DPK perbankan di Sulut tercatat sebesar Rp24,10 triliun, tumbuh 10,36% dari posisi pada April 2017 yang mencapai Rp21,84 triliun.
Tak hanya, itu, dari sisi kualitas, rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) gross perbankan di Sulut juga mengalami kenaikan. Pada April, NPL tercatat di level 3,68%, meningkat dibandingkan posisi pada periode yang sama tahun lalu sebesar 3,27%.
Namun demikian, Slamet mengatakan bahwa risiko kredit di Sulut masih relatif terkendali, meski NPL tinggi. Menurutnya, rasio NPL itu masih jauh di bawah batas atas mikroprudensial perbankan yang ditetapkan sebesar 5%.
“Kalau dilihat risiko kreditnya masih kecil lah, meskipun NPL gross-nya 3,68%, tapi ini masih jauh di bawah batas maksimum, dan itupun NPL net, bukan gross. Secara individual juga tidak ada bank yang mencatatkan NPL melewati batas itu,” jelasnya.
Di sisi lain, dia mengatakan bahwa likuiditas perbankan di Sulut juga masih cukup baik, meski rasio kredit terhadap DPK mencapai 147,68%. Menurutnya, hal itu menandakan perbankan di Sulut menjadi menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik.
“Untuk kantor cabang di sini LDR [loan to deposit ratio] tinggi itu artinya bagus, dana dari luar berarti masuk ke sini, artinya bank-bank di sini menggunakan dana dari kantor pusat atau dari kantor cabang lain untuk disalurkan di sini,” katanya.
Dia mengatakan, bahwa OJK Sulutgomalut mengharapkan seluruh pelaku industri perbankan di Sulut dapat menggenjot penyaluran kredit sesuai dengan target nasional di kisaran 12%—13%. Kredit produktif, diharapkan dapat tumbuh melampaui kredit konsumsi.
“Makanya kami tantang beberapa bank yang memang segmen produktifnya perlu digenjot untuk lebih ekspansif. Terutama dengan adanya KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) di Sulut, adanya pembangunan infrastruktur, bank-bank di sini harus ikut juga, baik individu atau sindikasi,” jelasnya.
Slamet menjelaskan, kredit infrastrutkur memang menjadi pendorong pertumbuhan kredit investasi di Sulut. Namun, sejauh ini kredit tersebut masih berpusat pada proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang dibiayai oleh bank-bank pemerintah pula.
Total kredit investasi di Sulut mencapai Rp5,57 triliun, tumbuh 24,51% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut jauh lebih tinggi daripada kredit modal kerja dan kredit konsumsi yang masing-masing tumbuh 9,05% dan 3,42%.
Namun demikian, secara komposisi kredit investasi menjadi yang terendah dibandingkan kredit lainnya. Kredit modal kerja tercatat mencapai Rp9,88 triliun, sedangkan kredit konsumsi mencapai Rp22,46 triliun.
Sementara itu, bedasarkan kualitasnya, kredit modal kerja tercatat memiliki rasio kredit bermasalah paling tinggi, sebesar 5,08%. Adapun, kredit investasi dan kredit konsumsi masing-masing memiliki rasio kredit bermasalah sebesar 2,78% dan 3,29%.
.jpg?w=184&h=104)
.jpg?w=184&h=104)
