Bisnis.com, MANADO—Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan menata kembali pengendalian pemanfaatan ruang untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Bumi Nyiur Melambai.
Pembahasan tersebut dituangkan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang dihadiri Perwakilan Kementrian ATR/BPN, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan Pemenerintah Kabupaten Minahasa.
Kepala Bappeda Ricky Toemandoek mengapresiasi sekaligus mendukung penyelenggaraan Rakor tersebut. Menuruntya, hal ini merupakan langkah responsif dari Kementerian ATR/BPN untuk mengoptimalkan penataan ruang di Sulut.
"Kegiatan ini menjawab tuntutan dan tanggung jawab untuk senantiasa menghadirkan program dan agenda kerja strategis yang dapat diimplementasikan dalam proses mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah dan nasional," katanya dikutip dari siaran pers, Selasa (7/5/2019).
Menurutnya, Sulut merupakan daerah yang memiliki berbagai potensi dan kekayaan alam melimpah. Oleh karena itu, segenap komponen pemerintah kabupaten/kota dan lembaga terkait lainnya harus mampu mengelola penataan ruang secara nasional.
"Pemerintah daerah dan stakeholders pembangunan diharapkan mampu mengelola penataan ruang secara optimal, karena dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang telah ditetapkan, terdapat Tiga Kawasan Strategis Nasional di Sulut yang menjadi prioritas dalam penataan ruang nasional,” jelasnya.
Ketiga daerah yang termasuk ke dalam Kawasan Strategi Nasional (KSN) adaah KSN Perbatasan Laut, KSN Kawasan Ekonomi Terpadu Manado-Bitung, dan KSN Konservasi dan Wisata Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano.
.jpg?w=184&h=104)
