Berantas Rentenir, OJK Sulutgomalut Siapkan Skema Kredit Baru

Otoritas Jasa keuangan (OJK) Wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara akan bekerja sama dengan lembaga jasa keuangan membuat skema kredit baru untuk memberantas rentenir.
Ilman A. Sudarwan
Ilman A. Sudarwan - Bisnis.com 28 April 2019  |  19:48 WIB
Berantas Rentenir, OJK Sulutgomalut Siapkan Skema Kredit Baru
Karyawan melintas di dekat logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Rabu (3/10/2018). - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, MANADO—Otoritas Jasa keuangan Wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara akan bekerja sama dengan lembaga jasa keuangan dalam membuat skema kredit baru untuk memberantas rentenir.

Menurut Kepala OJK Sulawesi Utara Gorontalo dan Maluku Utara (Sulutgomalut) Slamet Wibowo skema kredit itu akan menjadi skema kredit baru di luar Kredit Usaha Rakyat (KUR). Diharapkan, skema tersebut dapat dirilis pada semester I/2019.

“Kami siapkan semester I/2019 sudah siap, jadi harapannya di semester II/2019 sudah bisa jalan, karena perlu persiapan dengan baik, jangan sampai kita terburu-buru malah tidak berhasil,” katanya kepada Bisnis, akhir pekan ini.

Slamet menjelaskan sebagai tahapan awal, OJK sudah melakukan penjajakan dengan berdiskusi bersama para pedagang dan pelaku industri jasa keuangan di Bitung. Dari hasil pertemuan tersebut didapatkan informasi masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses kepada lembaga keuangan.

Para pedagang di pasar, lanjutnya, masih bergantung kepada rentenir dalam menjalankan usahanya. Hal itu membuat para pelaku pasar sulit mengembangkan usaha karena harus menyisihkan sebagian besar keuntungan mereka untuk membayar utang kepada rentenir.

“Diharapkan nanti OJK bersama industri dan pihak-pihak terkait bisa membuat skema kredit baru yang mengalahkan rentenir. Skema ini diusahakan lebih murah, lebih mudah, dan lebih cepat daripada para rentenir itu,” jelas Slamet.

Slamet mengatakan, dalam pembuatan skema baru tersebut, OJK akan mengajak para pelaku industri keuangan seperti perbankan, asuransi kredit, dan dinas atau pemerintah daerah. Menurut Slamet, konsep pemberdayaan ini akan tercipta melalui sinergi OJK dengan pihak-pihak tersebut.

“Perlu diskusi dengan industri keuangan dan penjaminnya, premi kreditnya itu berapa kan akan sangat berpengaruh, itu yang lama. Kalau asuransi agunan sih tidak ada masalah, tapi banknya yang perlu pertimbangkan. Hal itu yang biasanya perlu waktu,” jelas Slamet.

Menurut Slamet, selain memberantas rentenir, skema tersebut diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya di Sulawesi Utara. Slamet mengatakan, berdasarkan data pada 2016, tingkat literasi keuangan Sulut baru mencapai 69 persen.

“Inklusi, artinya mereka harus berhubungan dengan lembaga formal. Suluti itu 69 persen per 2016 terahir, baru nanti 2019 akan disurvei, targetnya kan secara nasional mencapai 75 persen pada 2019,” kata Slamet.

Untuk meningkatkan hal itu, Slamet mengatakan OJK akan terus berupaya mengedukasi masyarakat mengenai literasi keuangan. Diharapkan, pemberdayaan itu dapat membuat para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melirik perbankan sebagai solusi permodalan.

“Kalau dari kami akan mengedukasi mereka dari sisi pengelolaan keuangan. Kami edukasi dengan cara-cara yang lebih efisien. Mungkin selama ini mereka punya modal tapi tercampur dalam pembukuanya, kalau sudah beberapa kali edukasi, mereka sudah siap, baru kita link-an dengan industri perbankan,” jelas Slamet.

Slamet mengatakan, edukasi tersebut juga dimaksudkan agar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulut semakin maksimal. Berdasarkan catatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, penyaluran KUR sampai dengan Februari di Sulut telah mencapai Rp161,27 miliar dengan debitur sebanyak 5.528 orang.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
ojk, sulut

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top