Kementerian PAN & RB Serahkan Rapor 12 Provinsi Wilayah III

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2018 untuk 174 Pemda di Wilayah III.
Andini Ristyaningrum
Andini Ristyaningrum - Bisnis.com 19 Februari 2019  |  10:25 WIB
Kementerian PAN & RB Serahkan Rapor 12 Provinsi Wilayah III
Ilustrasi.

Bisnis.com, MAKAASSAR – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2018 untuk 174 Pemda di Wilayah III.

Adapun Wilayah III meliputi 12 pemerintah provinsi yakin Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, dan 162 pemerintah kabupaten/Kota di ke-12 provinsi tersebut.

"Selain memberikan Rapor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PANRB juga akan memberikan apresiasi terhadap pemda yang berhasil menerapkan SAKIP dengan baik," ungkap Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik (HKIP) Kementerian PANRB, Mudzakir di Makassar, Selasa (19/2/2019)

Ia menerangkan dalam hal ini ada indikator yang dipenuhi, di mana pemda telah mewujudkan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran, sesuai sasaran yang telah ditetapkan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan SAKIP sendiri diamanatkan melalui Undang-Undang No. 47/2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No.8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden No.29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan hal itu kata Mudzakir, Kementerian PANRB terus mendorong implementasi SAKIP agar setiap Instansi pemerintah mampu menerapkan manajemen berbasis kinerja secara tepat.

"LHE SAKIP yang diberikan oleh Kementerian PANRB juga berisikan rekomendasi yang harus dilakukan tahun ini guna memperbaiki tata kelola pemerintahan di setiap instansi pemerintah," terangnya.

Lebih lanjut Mudzakir menjelaskan, evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB juga bukanlah evaluasi terhadap dokumen laporan kinerja, melainkan evaluasi tehadap seluruh sistem yang berjalan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah menyerahkan Rapor SAKIP bagi pemda di dua wilayah yakni wilayah I di Bandung dan wilayah II di Banjarmasin.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kemenpan rb, sakip

Editor : Miftahul Ulum

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top